Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan/Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara· Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun
2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Eselon; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
14 halaman peraturan dan 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon, Kepegawaian, Pembiayaan, ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
14 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabuten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan ini merubah Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka; Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VIA, dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
Merubah peraturan Bupati Ketapang Nomor 3 Tahun 2021
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu membentuk dana cadangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021;
peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Dana Cadangan; Tujuan Dana cadangan; besaran dan Sumber Dana Cadangan; Penempatan Dana Cadangan; jenis Pengeluaran dan Penggunaan Dana Cadangan; penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pengelolaan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang efektif dan
efisien serta sesuai dengan kriteria Penilaian Inovasi Daerah perlu dilakukan pengelolaan Inventarisasi, Konsultasi, Asistensi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Inventarisasi dan Layanan Inovasi Daerah; Konsultasi Bentuk dan Layanan Inovasi Daerah; Asistensi Bentukdan Layanan Inovasi Daerah; Pengelola Ikan Belidak; Ketentuan Peralihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah dilingkungan Kelitbangan yang profesional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, perlu mengelola jurnal ilmiah secara elektronik dan terpadu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan; Pengelolaan; Kekayaan Intelektual; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
13 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 38 Tahun 2022
bahwa Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Bentuk dan Kriteria Inovasi; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah; Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten; Pendanaan; Informasi Inovasi Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
17 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
peraturan ini merubah lampiran berkaitan dengan model pakaian dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Merubah Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021
4 halaman peraturan dan 42 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, koiusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturarr Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah peraturan Bupati ketapang Nomor 9 tahun 2018 pada bagian Ketentuan dalam Pasal 1, Ketentuan dalam Pasal 2, Ketentuan dalam Pasal 3, Ketentuan dalam Pasal 4, Ketentuan dalam Pasal 5, Ketentuan dalam Pasal 6, Ketentuan dalam Pasal 7, etentuan dalam Pasal 8, Ketentuan dalam Pasal 10, Ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 16 dihapus, Ketentuan dalam Pasal 17, Ketentuan dalam Pasal 18, Ketentuan dalam Pasal 19,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2018
11 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa upaya pencegahan korupsi sejak dini sebagai upaya preventif dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi dengan merealisasikan kegiatan pembelajaran penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa di sekolah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Pera tu ran Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan pendidikan Anti Korupsi; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
14 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
