PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Desa, maka untuk menjawab kondisi pandemic non alam tersebut Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka menjadi dasar juridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa; pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020; berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
Permendagri No. 20 tahun 2018; PMK No. 35/PMK.07/2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa c.Calon Penerima dan Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dan Desa d.Tahapan dan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) e.Pelaporan BLT Dana Desa f.Sanski g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
11 Halaman; Lampiran 9 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2008
pajak dan retribusi daerah - retribusi jasa pelabuhan laut
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Pelebuhan Laut
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberi wewenang dalam penyelenggaraan pelabuhan lokal dalam wilayah kabupaten halmahera barat, pelabuhan lokal sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas adalah merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis, maka dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur retribusi jasa pelabuhan laut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten halmahera barat tentang retribusi jasa pelabuhan laut
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.6 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.46 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997, UU No.1 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.66 Tahun 2001, PP No.49 Tahun 2001, Keputusan presiden RI No.44 Tahun 1999, Perda Kabupaten Maluku utara No.1990, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.4 Tahun 2003.
Peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, obyek dan subjek retribusi; Golongan retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnnya tarif retribusi; Jenis pelayanan; Struktur dan besarnnya tarif retribusi; Wilayah pemungutan; Saat retribusi terutang; Sanksi administrasi; Tata cara pemungutan; Tata cara penagihan; Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Penyidikan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Nomor 16 Tahun 1995
9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2019
AFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor 188.342/792/G tentang Persetujuan Atas Rencana Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. ruang lingkup; c. kewenangan berdasarkan hak asal usul; d. kewenangan lokal berskala desa; e. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan berskala desa; f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; g. pembiayaan; h. pungutan; i. ketentuan peralihan; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 13 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2014
otonomi dan pemerinah daerah - rencana aksi daerah percepatan pencapaian target millenium development goals kabupaten halmahera barat tahun 2011-2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 117
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan pertimbangan peraturan bupati ini antara lain dalam rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian target millenium development goals kabupaten halmahera barat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam kalimat diatas perlu menetapkan keputusan bupati tentang rencana aksi daerah percepatan pencapaian target ,millenium devalopment goals Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011-2015.
Dasar peraturan bupati ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958 Penetapan UU No.23 Tahun 1957, UU No.6 Tahun 2000 Perubahan atas UU No.46 THun 1999, UU No.1 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, Peraturan presiden No.5 Tahun 2010, Pemendagri No.13 Tahun 2006, Pemendagri No.42 Tahun 2010, Pemendagri No.1 Tahun 2014, Instruksi Presiden No.1 Tahun 2010, Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.9 Tahun 2008, Perda Kabupaten HAlmahera Barat No.14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.15 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.16 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.17 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.18 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.19 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.20 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.21 Tahun 2008, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.22 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana aksi daerah percepatan pencapaian target millenium development goals kabupaten halmahera barat tahun 200-2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; RAD MDGs; Pemantauan dan evaluasi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2015
Kehutanan dan perkebunan - penetapan harga dasar tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan dalam daerah kabupaten halmahera barat
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Dasar Tanaman Komoditi Kehutanan dan Perkebunan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah dalam rangka kepentingan umum dan/atau oleh swasta untuk kepentingan usaha yang secara langsung ataupun tidak membutuhkan pencangan lahan/lokasi tanah warga masyarakat yang diatasnya terdapat berbagai jenis tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan, maka dipandang perlu ditetapkan harga dasar jenis tanaman dimaksud guna kepentingan ganti rugi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan harga dasar tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan bupati ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.5 Tahun 1960, UU No.1 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.2 Tahun 2015, Perda Kabupaten Halmahera Barat No.3 Tahun 2015.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Penetapan harga dasar tanaman komoditi kehutanan dan perkebunan dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Harga dasar tanaman komoditi perkebunan dan kehutanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
4 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2008
Pengelola keuangan - BANtuan keuangan pemerintah kabupaten halmahera barat kepada partai politik
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor 12 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain untuk memperjuangkan tujuan politik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnnya kehidupan demokrasi, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan kepada partai politik untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik yang memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang bantuan keuangan pemerintah kabupaten halmahera barat kepada partai politik.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958 Penetapan UU No.23 Tahun 1957, UU No.6 Tahun 2000, UU No.31 Tahun 2002, UU No.1 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003,UU No.1 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, UU No.10 Tahun 2008, PP No.25 Tahun 2000, PP No.4 Tahun 2004, PP No.29 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Pemendagri No.32 Tahun 2005.
Peraturan daerah ini diatur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Kepada Partai Politik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Pemberian bantuan keuangan; Tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan; Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi partai politik; Penyerahan dan laporan penggunaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2020
PAPEDA HALBAR (PASKIBRAKA PEDULI DAERAH HALMAHERA BARAT)
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Papeda Halbar (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat)
ABSTRAK:
untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Daerah yang peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan dan peduli terhadap kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan generasi muda berwawasan kebangsaan dan memiliki semangat nasionalisme yang optimal dan berdayaguna serta berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka salah satu alternatif perlu dibentuk PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat).
Perbup Halmaher Barat Nomor 23 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang PAPEDA HALBAR (Paskibraka Peduli Daerah Halmahera Barat) dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Tugas PAPEDA Halbar c.Ketentuan Peralihan d. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
4 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2011
pajak dan retribusi daerah - pajak mineral bukan logam dan batuan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antara lain dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Negara, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk itu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu ditetapkan objek Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan sebagai salah satu objek pajak untuk meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kalimat diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958 Penetapan UU No.23 Tahun 1957, UU No.1 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2003, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.30 Tahun 1980, Pemendagri No.4 Tahun 1997, Keputusan mentri dalam negri No.172 Tahun 1997, Keputusan mentri Dalam negri No.173 Tahun 1997, Keputusan mentri dalam negri No.178 Tahun 1997.
Peraturan daerah ini diatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Nama, objek dan subjek pajak; Dasar pengenaan, tarif pajak dan cara perhitungan pajak; Wilayah pemungutan; Masa pajak dan saat pajak terutang; Surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajak; Surat tagihan pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan pajak; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; Tata cara pembentulan, pembatalan pengurangan karinganan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan banding; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kadaluarsa penagihan; Pembukuan dan pemeriksaan; Insentif pemungutan; Ketentuan khusus; Ketentuan pidana; Penyidikan; Sanksi administrasi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan ''C''
19 Halaman, Penjelasan: 5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2017
Lingkungan hidup- tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten halmahera barat
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten halmahera barat dengan peraturan bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat di atas perlu ditetapkan peraturan bupati halmahera barat tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaaan kabupaten halmahera barat.
Dasar hukum peraturan bupati ini terdiri dari UU No. 60 Tahun 1958, UU No.1 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Perda Kab. Halmahera Barat No.6 Tahun 2016, Perbup Kab. Halmahera Barat No.10 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten halmahera barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan; Kedudukan, tugas pokok dan fungsi; Susunan organisasi; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
34 Halaman, Lampiran: 29 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
