Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun
2020 serta kondisi keuangan daerah yang tidak sesuai
dengan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi Riau tahun 2020, maka rencana kerja pemerintah
daerah tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian, bahwa
berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja
perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
Dasar hukum Pergub ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Nomor Riau Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 20I9 s.d. TRIWULAN II TAHUN 2020
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
3 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Biaya Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya beban kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung lainnya dalam pelayanan dan penganan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Riau.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2020
Lamp. : 3 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau disusun berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 7 (tujuh) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Lamp. : 100 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 56 Tahun 2020
PERGUB Prov. Riau No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka diperlukan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan kegiatan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 6 (enam) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Lamp. : 44 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Inpres No. 6 Tahun 2020; Keputusan Mendagri No. 440-830 Tahun 2020; Kepmenkes No. Hk.01.07/Menkes/382/2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 8 (delapan) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok memuat Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil reviu Piagam Audit Internal
(Internal Audit Charter) maka Peraturan Gubernur Riau
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun
2OI8 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan
perubahan
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Lamp. ; 7 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan hutan yang mendukung
pelestarian fungsi hutan, peningkatan pendapatan daerah
dan kesejahteraan masyarakat perlu pengawasan dan
pengendalian serta pengelolaan dan penataan hutan yang
terencana, terprogram dan berkesinambungan;
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009; Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Pergub Riau No. 52 Tahun 2017; Pergub Riau No. 76 Tahun 2017.
Dalam Pergub ini berisi 5 (lima) Bab dan 50 (lima puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemanfaatan Hutan; Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Lamp. : 12 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, RPJMD, dan RKPD setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019; Pergub Riau No. 37 Tahun 2020.
Dalam Pergub ini berisi 4 (empat) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifrtas dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi maka Peraturan
Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 9 Tahun 2OLB tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, perlu dilakukan perubahan;
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-UNdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendgari No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2016.
Dalam Pergub ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
Tahun 2020:
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 44 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Riau No. 11 Tahun 2019; Pergub Riau No. 48 Tahun 2020.
Dalam Pergub ini berisi 5 (lima) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas; Waktu Pembayaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
