Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Lampiran 4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Beban Kerja Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam melakukan penataan dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, dibutuhkan analisis beban kerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah guna mewujudkan penyelenggaraa Pemerintahan Daerah yang efektif dan efesien dan penetapan analisis beban kerja ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian pada masing masing Organisasi Perangkat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebgaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; . Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Beban Kerja pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2019.
Lampiran 2 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan di tetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru maka telah dilakukan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru. Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1244/M.SM.04.00/2019 tentang persetujuan hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Buru perlu menetapkan Kelas Jabatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Penetapan harga dasar pengenaan Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan dimaksudkan sebagai dasar untuk dilakukan pungutan Pajak Reklame.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERDAKABBURU No. 6 Tahun 2011; PERDAKABBURU No. 6 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 60 Tahun 2015.
Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh/orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
Peraturan Bupati Buru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 16)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2004; Peraturan Bupati Buru Nomor 18 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Disiplin Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2013.
Penjelasan 12 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi, dan untuk memberikan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017; PERKOIN No. 1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pengelola layanan informasi dan dokumentasi, hak dan kewajiban, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pemohon informasi dan dokumentasi, pembiayaan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber
pendapatan daerah, pemungutan, pengadministrasian dan
pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan
dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
Lampiran 17 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan maka setiap penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan. Untuk mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan komitmen dari penyelenggara Negara. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah peninjauan terhadap tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, bahwa tarif sebagaimana diatur
dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Gangguan, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif
Retribusi Izin Gangguan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bupati Buru Nomor
41 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin
Gangguan dalam hal struktur dan besarnya tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, peninjauan terhadap
Tarif Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Tarif sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini sehingga, perlu diadakan
penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaiamana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
