Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2017
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang;
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka:
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2012
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas pada
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2012 Nomor 46); dan
b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 53 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2016 Nomor 53);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergitas program-program Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, maka perlu meningkatkan daya guna dan basil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
a. Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022;
b. Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022; dan
c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup dan Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah maka perlu
disusun mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi
jasa fasilitas laboratorium lingkungan hidup dan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Laboratorium Lingkungan Hidup salah satu aset
daerah yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki
dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang pengelolaan
dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaikbaiknya
sebagai penerimaan atas pendapatan daerah. Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan
kakus yang disediakan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan dan kemanfaatan serta mengurangi
dampak negatif pencemaran akibat limbah tinja serta
peningkatan pendapatan daerah perlu diatur tata cara
pemanfaatannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 10
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;
BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP;
BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS;
BAB V
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2014 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawarigin Timur Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan Perubahan nama program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021, perlu ditinjau kembali
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja.
Perubahan mengenai sistematika penyusunan perubahan RKPD, tujuan peraturan, dan Perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Timur, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat Badan;
c. Bidang; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur tahun 2012 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan dan Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya Penetapan Kawasan dan
Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kotawaringin
Timur. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2011
tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame di
Kabupaten Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diterbitkan Peraturan
Bupati yang baru
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun
2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME;
BAB III
KAWASAN DAN NILAI SEWA REKLAME ;
BAB IV
PENERBITAN SKPD DAN STPD;
BAB V
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK;
BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK;
BAB VII
TANDA LEGES;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
ngan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Perhitungan Nilai Sewa
Reklame di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
79 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga
kerja lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal secara luas dan untuk menghindari
terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan
ekonomi dalam masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), dan
Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, maka
diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati
Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.05/MEN/IV/2007 ;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.07/MEN/IV/2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN;
BAB III
PEMBERDAYAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA LOKAL;
BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA;
BAB V
PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyerapan
anggaran dan kebutuhan akan ruang lingkup
cakupan
pemberian tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka
dipandang perlu dilakukan perubahan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang Undang-dang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57
Tahun 2016
Beberapa ketentuan da.Iam Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pem berian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
(Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor
57), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur :
a. Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 16);
b. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 43) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Beberapa ketentuan da.Iam Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pem berian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
(Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor
57), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur :
a. Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 16);
b. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 43) diubah
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Perindustrian;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Waktu penyimpanan atau retensi;
2. Jenis retensi arsip; dan
3. Keterangan yang berisikan rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; eraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 03/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2010
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang;
d. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka :
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin
Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016 Nomor 30); dan
b. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas, Tugas
Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 31);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
59 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
