PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun
2020 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019
3. Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 17 Tahun
2019
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2018
Berisi perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 34)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Arsip yang dimiliki daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti stratrgis. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 11 Tahun 2008
3. UU Nomor 14 Tahun 2008
4. UU Nomor 24 Tahun 2008
5. UU Nomor 25 Tahun 2009
6. UU Nomor 43 Tahun 2009
7. UU Nomor 12 Tahun 2011
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. PP Nomor 61 Tahun 2010
10. PP Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini meliputi :
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan
3. Asas dan Ruang Lingkup
4. Penyelenggaraan Kearsipan
5. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan
6. Pengelolaan Arsip
7. Pembinaan Kearsipan
8. Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
9. Pelayanan Jasa dan Publikasi Kearsipan
10. Peran Serta Masyarakat
11. Kerja Sama
12. Larangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
51
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 31 Tahun 2020
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-209/M.K/2020 Perihal: Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03
Tahun 2013
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02
Tahun 2019
Berisi rincian atas perubahan kelima tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Menimbang ;
a. Bahwa kesetaraan dan Keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah,diperlukan strategi pengurustamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Kerja Perangkat Daerah,Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah;
c. Bahwa untuk Memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarustamaan gender oleh seluruh Organisasi Kerja Perangkat Daerah,Instansi Vertikal dan lembaga Non Pemerintah Daerah perlu mengatur pengurustamaan gender dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Mengingat ;
1. Pasal 18 Ayat (6)
2. UU No. 7 Tahun 1945
3. UU No. 39 Tahun 1999
4. UU No. 24 Tahun 2008
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Permendagri No. 15 Tahun 2008
Pasal 2
Pengurustamaan Gender dalam Pembangunan daerah harus mencerminkan asas :
a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. Keadilan;
c. Partisipasi;
d. Kesetaraan; dan
e. Non diskriminasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 32 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui sistem absensi elektronik (finger print), perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2008
3. UU Nomor 05 Tahun 2014
4. UU Nomor 23 Tahun 2014
5. PP Nomor 53 Tahun 2010
6. PP Nomor 18 Tahun 2016
7. PP Nomor 11 Tahun 2017
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2006
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
12. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016
Ketentuan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33 Tahun 2018
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 01 Tahun 2004
4. UU Nomor 15 Tahun 2004
5. UU Nomor 24 Tahun 2008
6. UU Nomor 12 Tahun 2011
7. UU Nomor 23 Tahun 2014
8. PP Nomor 58 Tahun 2005
9. PP Nomor 60 Tahun 2008
10. PP Nomor 12 Tahun 2017
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
15. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016
Penyelenggaraan Pada Pemerintahan Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 33 Tahun 2017
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAMAN KEBAKARAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perda No. 01 Tahun 2016 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU No. 28 Tahun 2002;
3. UU No. 24 Tahun 2008;
4. UU No. 28 Tahun 2009;
5. UU No. 12 Tahun 2011;
6. UU No. 23 Tahun 2014;
7. PP No. 69 Tahun 2010;
8. Permen PU No. 26/PRT/M/2008;
9. Permen PU No. 20/PRT/M/2009;
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015;
11. Perda No. 02 Tahun 2015;
12. Perda No. 01 Tahun 2016.
Setiap orang pribadi/badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan; Alat pemadam kebakaran berupa Apar, hidrant, sprinkler; Tingkat penggunaan jasa; Pemeriksaan; Tim pemeriksa alat pemadam kebakaran; Tata cara pemungutan; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; Pendataan; Sanksi administratif; Keberatan pembayaran; Pengembalian dan pengurangan; Kadaluwarsa penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap fungsi pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU No. 28 Tahun 1999;
3. UU No. 24 Tahun 2008;
4. UU No. 12 Tahun 2011;
5. UU No. 23 Tahun 2014;
6. PP No. 42 Tahun 2004;
7. PP No. 38 Tahun 2007;
8. Permendagri No. 38 Tahun 2007;
9. Kemenpan RB No. 35/2012;
10. PP No. 18 Tahun 2016;
11. Perda No. 13 Tahun 2016;
12. Perbup No. 26 Tahun 2016.
Prinsip penyusunan SOP; Tahapan penyusunan SOP; Persiapan; Indentifikasi kebutuhan SOP; Syarat penyusunan SOP; Tingkatan SOP mengikuti tingkatan Eselon; Bentuk dan format; Rancangan SOP OPD disusun oleh pelaksana pekerjaan yang akan dibuatkan SOP-nya; Verifikasi dan uji coba; Penetapan, Syarat pelaksanaan SOP; Pengawasan pelaksanaan; Pengkajian ulang dan penyempurnaan SOP; Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
Perbup Nomor 04 Tahun 2013
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU Nomor 24 Tahun 2008;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 6 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 43 Tahun 2014;
PP Nomor 60 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016;
Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2017.
Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa; camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa; Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi; Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut; biaya pelaksanaan tugas; Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2008
3. UU No. 28 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 12 Tahun 2012
Pasal 1 :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan angka 12 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 ayat tambahan;
3. Ketentuan Pasal 4 diubah;
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah;
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diubah;
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah;
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah;
8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1(satu) Pasal tambahan, yakni pasal 13A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
