Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat
dapat melakukan pengawasan dengan metode
pengaduan secara perorangan, perwakilan kelompok
pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati,
atau perwakilan badan hukum yang mempunyai
kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
b. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat dan menciptakan transparansi dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 48 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 12 Tahun 2017, Permendagri No 25 Tahun 2007, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun 2016,, Perbup Pringsewu No 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2020
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan
kemudahan akses arsip bagi publik dan
pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya
klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip
dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak
berhak
UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.48 Tahun 2008, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permendagri No.78 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PeraturanKepalaANRI No.7 Tahun 2016, PeraturanKepalaANRI No.07 Tahun 2017, PERDA No.16 Tahun 2016, PERBUP No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Sistem
Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
Halaman 141
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2019
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
layanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten
Pringsewu yang efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel
dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih,
berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki
integritas dalam menjalankan tugas pelayanan
pengadaan barang/jasa
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2008, UU No.48 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.106 Tahun 2007, PP No.16 Tahun 2018, PeraturanLKPP No.02 Tahun 2010, PERDA No.07 Tahun 2010, PERDA No.16 Tahun 2016, PERBUP No.42 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Majelis
Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan
Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2019
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, PENGURUS BADAN HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA, HONORARIUM SERTA BIAYA PERJALANAN DINAS DAN CARA PEMBAYARANNYA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Kepala Pekon, Perangkat Pekon, Pengurus Badan Himpunan Pemekonan, Rukun Tetangga, Honorarium Serta Biaya Perjalanan Dinas dan Cara Pembayarannya Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon,
Perangkat Pekon, dan Tunjangan Kepala Pekon,
Perangkat Pekon, Pengurus Badan Hippun Pemekonan,
Rukun Tetangga, Honorarium serta Biaya Peijalanan
Dinas dan Cara Pembayarannya Tahun 2019
UU No.28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014 , Permendagri No.20 Tahun 2018, PermendesaPDTT No.16 Tahun 2018, PERDA No.6
Tahun 2018, PERBUP No.43 Tahun 2016, PERBUP No.61 Tahun 2018, PERBUP No.62 Tahun 2018,
Peraturan Bupati Tentang Penetapan Besaran
Penghasilan Tetap Kepala Pekon, Perangkat
Pekon, Dan Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat
Pekon, Pengurus Badan Hippun Pemekonan,
Rukun Tetangga, Honorarium Serta Biaya
Perjalanan Dinas Dan Cara Pembayarannya
Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Halaman 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2021
PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah
yang terjadi melalui Tuntutan Penyelesaian Kerugian
Daerah di Kabupaten Pringsewu serta untuk
menegakkan disiplin bagi bendaharawan/pegawai
negeri bukan bendaharawan, Pejabat Negara/Daerah
dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku
penerima/pengguna anggaran dan barang daerah
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap
kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan
Penyelesaian Kerugian Daerah Keuangan;
UU No 1 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 6 Tahun 2006, PP No 53 Tahun 2010, Permendagri No 9 Tahun 1996, Permendagri No 5 Tahun 1997, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, PerBPK No 3 tahun 2007
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Pringsewu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan
anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan
atau kelompok warga pada tingkat masyrakat sebagai
ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk
melakukan upaya-upaya pencegahan dengan
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang
memberikan perlindungan kepada anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
UU No 4 Tahun 1979, UU No 23 Tahun 2002,UU No 48 tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 4 Tahun 2006, PP No 12 Tahun 2019, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun2016, Perbup Pringsewu no 08 Tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 17 Tahun 2016, Perbup Pringsewu No 23 Tahun 2019, Perbup Pringsewu No 02 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 22 Tahun 2021
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat
dapat melakukan pengawasan dengan metode
pengaduan secara perorangan, perwakilan kelompok
pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati,
atau perwakilan badan hukum yang mempunyai
kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
b. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan
masyarakat dan menciptakan transparansi dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Masyarakat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 48 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 12 Tahun 2017, Permendagri No 25 Tahun 2007, Perda kab Pringsewu No 16 Tahun 2016, Perbup Pringsewu No 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pringsewu dalam
penegakan Peraturan Daerah, perlu adanya
kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis
dan berkesinambungan yang dilakukan dalam
wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki
tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan
Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19
Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Pringsewu menyebutkan bahwa untuk
melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat
PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong
Praja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
UU No 48 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2010, Permendagri No 3 Tahun 2019, Perbup Pringsewu No 42 Tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 19 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 53 Tahun 2020
STANDAR BELANJA KEGIATAN PEMERINTAH PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021
agar dapat beijalan tertib, teratur, efektif, efisien,
transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu
untuk menyusun Peraturan Bupati Pringsewu
tentang standar belanja sebagai pedoman bagi
pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon Kabupaten Pringsewu
UU No.28 Tahun 1999, UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.20 Tahun 2018, PERBUP No.65 Tahun 2018, PERBUP No.41 Tahun 2020,
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Standar
Belanja Kegiatan Pemerintah Pekon Dl
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Halaman 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Pekon, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsewu perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Pekon
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.11 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendikbud No.81 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.82 Tahun 2015, Permendagri No.84 Tahun 2015, Permendagri No.44 Tahun 2016, Permendagri No.46 Tahun 2016, Permendagri No.110 Tahun 2016, PerubahanPERDA No.10 Tahun 2015,
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
Halaman 85
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
