Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu no 7 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu no 7 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon
ABSTRAK:
:a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara e-votinq;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 12 tahun 2012m, Uu No 5 tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 tahun 2014, PP No 38 tahun 2017, Perpres No 95 tahun 2018, PerMenDaGri No 112 Tahun 2014, PerMenDaGri No 80 tahun 2015, PerMenDaGri No 82 Tahun 2015, PerMenDaGri No 84 Tahun 2015, PerMendaGri No 44 tahun 2016, PerMendaGri No 46 tahun 2016 PerMendaGri No 110 tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 10 Tahun 2015, Perbup Kab Pringsewu No 7 tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu No 7 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 pasal 1 , pasal 39b, pasal 39c, pasal 39d, Pasal 2, Pasal 3, Penyisipan Pasal 3a, Pasal 9
Halaman : 20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 48 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 136 Tahun 2000; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 91 Tahun 2010; PERMEN Nomor 199/PMK.03/2007; PERMEN Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; PERDA Nomor 04 Tahun 2010; PERDA Nomor 03 Tahun 2011
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Pengadilan Pajak; Perbendaharaan Negara; Perimbangan Keuangan, Pembentukan Kabupaten, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PERDA, Administrasi Pemerintahan, Tata Cara Penyitaan, Tata Cara Penjualan Barang Sitaan, Tata Cara Penghapusan Piutang Negara, Pengelolaan Keuangan Daerah, Jenis Pajak, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Tata Cara Pemeriksaan, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG
ABSTRAK:
peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan intruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencagahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan surat edaran menteri dalam negeri nomot 910/1866/SJ tanggal 17 april 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
14. peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan mekanisme langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
menumbuhkembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanankepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara insentif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 28 tahun 2009
4. undang-udang nomor 12 tahun 2011
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011
9. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor PER/01/M.PAN/01/2007
10. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2012
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
14. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 42 tahun 2016
15. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016
16. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 44 tahun 2016
17. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 45 tahun 2016
18. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 46 tahun 2016
peraturan buapti ini memutuskan tentang pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 101 Tahun 2016
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Pringsewu dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD) yang menetapkan prioritas program dan 'kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022' tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagairnana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 tahun 2007, UU No 48 Tahun 2008, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 8 tahun 2006, PP no 8 tahun 2008, PP No 18 tahun 2016, Perpres No 87 Tahun 2014, Perpres No 18 tahun 2020, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Provinsi Lampung No 6 tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Kab Pringsewu No 07 tahun 2010, Perda Kab Pringsewu No 03 tahin 2012, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 48 tahun 2008,, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 tahun 2000, PP No 55 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2007, PP No 5 Tahun 2009, UU No 19 Tahun 2010, PP No 71 tahun 2010, PP no 12 tahun 2017, PP No 13 Tahun 2019, Perpres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 52 Tahun 2012, PerMendagri No 62 Tahun 2017, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerMendagri No 9 tahun 2021 PerMendagri No 27 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 14 tahun 2021, Perbup Pringsewu No 39 tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 1 , Pasal 2, Pasal 3
Halaman : 122
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa tenaga kerja sebagai mitra pengusaha
merupakan salah satu pendukung dan pelaksana
perekonomian yang sangat penting bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan keberadaan tenaga
kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten
Pringsewu harus dilindungi hak-haknya;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas teriaga kerja
perlu pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh
dan komprehensif yang mencakup pembangunan
sumberdaya manusia peningkatan produktifitas dan
daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan
kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan
pembinaan hubungan industrial serta perlindungan
tenaga kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The
Prohibition and Immediate Action for The Elemination of
the Worth Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 183
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Kerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3989);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning
Labour (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan
Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4039);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang
Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3458);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);
22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
24. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The
Organization Of The Employment Service (Konvensi ILO
Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja);
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Per.07 /Men/V /2010 tentang Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan dan Sasaran
3. Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah
4. Pelatihan dan Pemagangan Kerja
5. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Pembinaan dan Perselisihan Hubungan Industrial
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Sanksi Administratif
9. Penyidikan
10. Ketentuan Pidana
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
35 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
