Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 14C Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap tarif
pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, asas keadilan dan kepatutan, perkembangan indeks harga, pertimbangan ekonomi serta dalam rangka meningkatkan pelayanan rumah sakit, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan Tarif Layanan, Nama, Objek, Subjek, Dan Tarif Layanan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Besaran Tarif Layanan Kesehatan, Penggunaan Pendapatan, Tanda Bukti Pembayaran, Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yaitu meliputi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 107 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 108), diubah, Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, dan Ketentuan dalam Pasal 22 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan.
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum terhadap prasarana,
sarana dan utilitas perumahan, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Prinsip, Ruang Lingkup, Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan, Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pembentukan Tim Verifikasi, Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan, Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusundengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga perlu ditetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip money follow program, berbasis hasil evaluasi rencana pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, SPM, TPB/SDGs, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 serta mengacu kepada prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran PERBUP ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017.
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Bangka yang meliputi Ketentuan umum, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi, keberatan ketetapan retribusi, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pelaporan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 41 Tahun 2022
Perbup Kab. Bangka No. 28 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melui pengisian secara terbuka dan kompetetif, maka perlu diatur Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu dengan memperhatikan syarat kompeterisi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk
pemenuham jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal, maka perlu diatur Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Udang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Penerapan Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Tahapan Penerapan Dan Perhitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan sarana perekonomian berupa Pasar Desa sebagai tempat memasarkan produk hasil pertanian, kerajinan dan hasil industri kecil masyarakat desa. Untuk mendukung tercapainya fungsi Pasar Desasecara optimal sebagai sumber daya ekonomi desa dan sumber pendapatan masyarakat pedesaan diperlukan tatakelola Pasar Desa yang efektif, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pasar Desa meliputi pembentukan, pembangunan dan pengembangan, pengelolaan, fasilitas dan sarana pendukung, sumber keuangan, pertanggungjawaban, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Reboisasi (DBH DR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)Tahun Anggaran 2022, usulan Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan, dan untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Umum Kelurahan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang melampaui Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2022.
PERBUP ini mengatur mengenai mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2021 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.270.242.949.900,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp 1.445.407.470,00 sehingga menjadi Rp 1.271.688.357.370,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
PERBUP ini mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 37)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN ADAT DAN TATA RIAS ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan melestarikan adat dan tradisi budaya masyarakat
Kabupaten Bangka. Dalam rangka upaya pelestarian adat dan tradisi budaya daerah, maka dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor 18, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenati Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kabupaten Bangka yang meliputi Ketentuan Umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan pakaian adat dan tata rias adat pengantin serta upacara adat perkawinan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
