Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2021/NO.14, LL Kab.Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap aparatus sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; laporan harta Keyaan Aparatur Sipil Negara; Unit Pengelola laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2021.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/NO.41 LL Kab Kubu Raya : 5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengefektifkan pembangunan kawasan perdesaan melalui peningkatan keterkaitan kota dan desa pada Kawasan Perdesaan Agropolitan Ambasador Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu RAYA Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDESAPDTT No. 5 Tahun 2016; Perbup Kubu Raya No. 70 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas peraturan bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2016 diubah dengan peraturan Bupati Kubu Raya No. 37 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/NO.19 LL Kab Kubu Raya : 62 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu mengatur Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan; Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Pejabat dan Pelaksana Tugas; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan dan Pencabutan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
13 Halaman dan 49 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/NO.40 LL Kab Kubu Raya : 8 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN SUNGAI RAYA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146.2/1940/BPD tanggal 16 April 2021 perihal Penyampaian Hasil Kegiatan Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa, perlu dilakukan perbaikan terhadap peta batas Desa Sungai Asam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
7 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 103 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD.2021/NO.103, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pina Korupsi serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi pada peserta didik melalui insersi pada Aparatus Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masayarakat yang memiliki karakter anti korupsi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.28 Tahun 1999, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perbup No.101 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 42 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 71 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 70 Tahun 2018 tentang perubahan ketika atas peraturan bupati kubu raYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 59 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/NO.3 LL Kab Kubu Raya : 52 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar satuan harga biaya berpedoman pada standar satuan harga regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan , dan kewajaran ; bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan standar satuan harga dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan kondisi daerah dan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Satuan Biaya Honorarium; Satuan Biaya Lembur; Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah; Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; Satuan Biaya Pemeliharaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
9 Halaman dan 43 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2021/NO.11, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.13 Tahun 2019
Perubahan pasal 27, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 85, Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
4 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.5, LL Kab.Kubu Raya : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik terdapat aspek penilaian terhadap perilaku dan kode etik pelaksana layanan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PermenpanRB No.17 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; landasan kode etik; kode etik pelayanan publik; penghargaan; pengawasan dan sanksi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD.2021/NO.92, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTERGRATIF DI KABUPATEN KUBU RAYA
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlibat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesehatan anak
pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.60 Tahun 2013, Perda No.3 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Strategis, Sasaran dan Penyelenggaraan; Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; Tugas dan Tanggung Jawab; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama dan Kemitraan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2021
ADMINISTRASI dan tata usaha negara - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/NO.47 LL Kab Kubu Raya : 18 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dapat memberikan nilai tambah di dalam menjalankan administrasi pemerintahan; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PermenpanRB No. 6 Tahun 2011; Perbup Kubu Raya No. 63 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Manfaat; Jenis; Penandatanganan; Desain Sistem; Alur Kerja; Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
7 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
