PERBUP Kab. Karimun No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
ABSTRAK:
dalam rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang berintegritas, kompeten dan profesional, maka perlu adanya kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan fungsinya
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 1961; Permendagri No. 31 Tahun 2007; Permendiknas No. 59 Tahun 2012; Permendagri No. 80 T ahun 2015; PerMenristek PT No. 32 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No. 33 Tahun 2011; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda kab. Karimun No. 3 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 37 T ahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengembangan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemda Kab. Karimuan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Perbup No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 2)
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR ..6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah perlu pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan
UU No. 4 Taun 1990; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 24 Tahun 2014; Perka Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017; Perda Prov. Kepri No. 2 tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2019
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019
UUD Tahun 1945 Pasal 18 (Ayat) 6; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 T ahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 77 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 38 Tahun 2018; Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 T ahun 2016; Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017; Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018; Perda Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun
2019;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Karimun TA 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2019
PELAKSANAAN J AMIN AN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran dan pendapatan daerah, jaminan bongkar reklame merupakan rekening yang dikenal sebagai komponen pendapatan, namun dalam praktek keuangannya tidak terdapat aturan hukum yang jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, agar Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk pengaturan secara teknis tentang pelaksanaan jaminan bongkar reklame
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Bupati ini diatur tentang pelaksanaan jaminan bongkar dalam penyelenggaraan reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Tidak Ada
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (7,43 /2018)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatanan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
10 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 46 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 2019; PP Nomor 23 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 7 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permendagri Nomor 70 tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permen Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 13 Tahun 2021; Permendagri Nomor 17 Tahun 2021; Perda Prov Kepri Nomor 2 Tahun 2009; Perda Prov Kepri Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kab Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Perda Kab Karimun Nomor 3 Tahun 2021
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
-
-
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2014
RETRIBUSI PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Keputusan Bupati No. 345 Tahun 2017
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petujuk pelaksanaan pajak hotel;
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan UU No. Tahun 2000; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 14 tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pajak hotel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2010
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006-2025
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (7/62/2017)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006-2025
ABSTRAK:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen untuk 20 (dua puluh) Tahun dan merupakan penjabaran dari visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah Kabupaten Kerimun Telah Membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dan dirasa perlu untuk dilakukan perubahan dengan menyesuikan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah melui Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tantang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
4 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
