Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU no 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 29 Tahun 2014; Permenpan RB No 53 Tahun 2014; Permenpan RB No 12 tahun 2015; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Meliputi ruang lingkup, sasaran, penyelenggaraan SAKIP diantaranya rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
44 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2016 No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan
keseragaman dalam penyusunan naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun
2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa di
Kabupaten Banyumas. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
Pemerintahan Oesa di Kabupaten Banyumas sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata naskah dinas di lingkungan pemerintah desa, termasuk aspek-aspek seperti tatanaskah, jenis, bentuk, dan tata cara penggunaan stempel, kop, serta sampul naskah dinas Kepala Desa dan Sekretariat Desa. Peraturan ini juga menetapkan kewenangan, tata cara penandatanganan, dan penggunaan tinta yang harus digunakan dalam penulisan naskah dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas 35 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas dicabut dan tidak berlaku lagi.
72 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2020 No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 4 Tahun 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Bannyumas No. 6 Tahun 2009; Perda Kab. Banyumas No. 4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 yang terdiri jadi pendapatan dan belanja. Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantup dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
225 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas;
b. bahwa berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
a. Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Telah
Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 Tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas;
b. bahwa untuk meyesuaikan nama (Balai
Kesehatan (Jbu dan finak menjadi balai
fk\Nes ehatan ma^syarakat ibu dan anak,
sehingga Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Banyumas 61 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu tentang pembentukan UPTD, Susunan Organisasi Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak dan tugas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2018 No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier PNS Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas
pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten
Banyumas, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki
kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier
yang kompetitif, selektif dan transparan. Untuk terwujudnya pembinaan karier
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk
memberikan kepastian arah pengembangan karier serta
untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri
Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu
adanya pengaturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 28 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman arah
pengembangan pola karier PNS pada Pemerintah Kabupaten Banyumas,
mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan
kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Pola Karier PNS disusun dengan
tujuan :
a. Mendayagunakan PNS pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jenjang dan
kompetensinya;
b. Membina kemampuan, kecakapan dan ketrampilan secara efisien,
efektif dan rasional sehingga bakat, minat dan motivasi pegawai
dapat tersalurkan secara obyektif;
c. Menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai
pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan jenjang dan
penugasan dalam jabatan yang tersedia untuk menghasilkan prestasi
kerja yang optimal;
d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga
mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai
sumber daya manusia yang berkualitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
40 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2017 No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Berstandar Nasional Indonesia di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
Bbahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu refleksi
ekonomi kerakyatan yang sangat penting karena
langsung menyatu dengan masyarakat. Untuk mempertahankan keberadaan Pasar
Rakyat yang lambat laun mulai tersingkirkan oleh
keberadaan pasar modern perlu menciptakan Pasar
Rakyat yang memberikan kenyamanan dan
keamanan kepada para pihak yang melakukan
transaksi jual beli di Pasar Rakyat sehingga dapat
menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten
Banyumas.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 519/MENKES/SK/IV/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Klasifikasi pasar menjadi empat tipe berdasarkan jumlah pedagang. Pasar harus memenuhi persyaratan umum dan teknis, termasuk lokasi, kebersihan, keamanan, dan fasilitas umum. Persyaratan teknis mencakup ruang dagang, aksesibilitas, pos ukur ulang, dan lainnya. Pengelola pasar harus mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong. Struktur pengelola pasar mencakup kepala dan bidang-bidang tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di
Kabupaten Banyumas, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang
Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi
Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian BLT DBHCHT, Kriteria Penerima BLT DBHCHT, Pendataan, Penyaluran dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3),
Pasal 37 dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemillihan
Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara efektif dan
efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nega6ra Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
· Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan. Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2020 No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kab. Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Banyumas No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kab. Banyumas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2009; Perda No.1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan, makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun temoat lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
122 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
