Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DIsabilitas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85
ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bali tentang Komite Daerah Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS DAN TUJUAN
BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 34 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3),
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Gubernur
Bali Nomor 96 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun
2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 96
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu disusun
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUSKAN
BAB III PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 26 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36
Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor
36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga
perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016
Pasal 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011
Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 33 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran Pajak Air Permukaan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3)
dan Pasal 57 ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) maka
Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara
Pembayaran, Penangihan dan Penyetoran Pajak Air
Permukaan sudah tidak sesuai dengan kondisi
perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau
kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Besaran Nilai Perolehan Air
Permukaan dan Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan
Penyetoran Pajak Air Permukaan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
BAB III KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK AIR PERMUKAAN
BAB IV PENDATAAN/PENCATATAN OBYEK/SUBYEK PAJAK AIR PERMUKAAN
Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 44 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4),
Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10
ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (4),
Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (5) dan
Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENDIRIAN LPD BERSAMA
BAB III KERJASAMA ANTAR DESA
BAB IV PRINSIP KEHATI-HATIAN PENGELOLAAN LPD
Pasal 98 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
28 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAB III DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD
Pasal 6 Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 77 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5),
Pasal 17, Pasal 20 ayat (7), dan Pasal 25 ayat (3), perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Sapi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELESTARIAN GENETIK SAPI BALI UNGGUL
Pasal 6 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 7 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomer 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Perubahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nonor I5 Tahun 2004
Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2005
BAB I Ketentuan Umum
BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal I Jani 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016
tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 134);
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016
tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali
Nomor 134 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Satuan
Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Gubernur Bali Nomor 134 Tahun 2016
Pasal 2 ketentuan Pasal 2 diubah
Pasal 6 Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 132
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi
Bali Tahun 2017 Nomor 42);
c. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Bali Nomor 132 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 132
Tahun 2016
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
