Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja
dalam proses produksi barang dan jasa, perlu
meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme
penetapan Upah Minimum;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota se-Bali;
c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Badung
Nomor 560/2289/Disperinaker, Surat Walikota
Denpasar Nomor 560/1168/DTKSK, Surat Bupati
Gianyar Nomor 568/6451/Disnaker, Surat Bupati
Karangasem Nomor 560/1092/Disnaker, Surat Bupati
Jembrana Nomor 566.02/800/DPMPTSPTK/2017, Surat
Bupati Tabanan Nomor 560/856/Disnaker, Surat Bupati
Klungkung Nomor 563/649/DSTKT, Surat Bupati
Buleleng Nomor 581/2127/X/2017, dan Surat Bupati
Bangli Nomor 561/851/KUMKMNAKERTRANS perihal
Usulan Penetapan Upah Minumum Kabupaten/Kota
Tahun 2018;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah
Minimum Kabupaten/ Kota;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah perlu dikelola pemanfaatannya
secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi masyarakat;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan Barang
Milik Daerah perlu menyusun tata cara pemanfaatan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Dalam Berupa Tanah dan/atau
Bangunan;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP UMUM
Pasal 6 Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
Pasal 62 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
30 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 67
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2020-2040
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Tahun 2020-2040;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
-
-
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang DIsabilitas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85
ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bali tentang Komite Daerah Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS DAN TUJUAN
BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 38 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kelompok Ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas
Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu
membentuk kelompok ahli Pengawasan Pemerintah Provinsi
Bali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan dan Honorarium Kelompok Ahli
Pengawasan Pemerintah Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Pasal 3 Kelompok Ahli Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 201 1 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah pada Pasal 48 dinyatakan Larif Reribusi dapal
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sc4<ali dan
peninjauan larif retribusi dimaksud dilakukan dcngan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
pcrekonomian,
b. bahwa
memperhatikan
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat cukup baik, maka besaran tarif Retribusi
Jasa Usaha sudali tidak sesuai dengan kondisi dan
Kebutuhan hiikum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa clan hurufb, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Alas
Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Perubahan Alas Tarif Dalam Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 3 Tahun 201 1 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008
Pasal 1 Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 1
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Tarif dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 'fahun 2011
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 201 5.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 68 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Proovinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol di Provinsi Bali yang terdapat
pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3),
Pasal 8 ayat (4), Pas al 12 ayat (2), Pas al 13 aya t (3)
dan Pasal 16 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan
Gubernur
ten tang Pelaksanaan Pengendalian
Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M DAG/PER/9/2009
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/ 10/ 1997
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB III TATA CARA PERMOHONAN SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
BAB VI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja
dalam proses produksi barang dan jasa, perlu
meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme
penetapan Upah Minimum;
b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan
Pengupahan Provinsi Bali tanggal 2 Oktober 2014,
disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali
untuk tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupatn/Kota.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 226/MEN/2000
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003
Pasal 2 Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi upah bulanan yang terdiri dari upah pokok
Pasal 6 Pada saat Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku,Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013
Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal
2 Januari 2015.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
BAB III TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 25 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
14 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengendalian penganggaran dan
terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2018 perlu ditetapkan standar harga
melalui inventarisasi harga barang/jasa dalam rangka
memenuhi kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan kebutuhan
barang/jasa pada Tahun 2018 perlu diatur
standardisasi harga barang/jasa;
c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 66
Tahun 2016
tentang Standardisasi Harga
Barang /Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan
Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau
kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Standardisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Pasal 3 SHBJ dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
