Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 286 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

13 TAHUN 2023.pdf

jdih

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2023/No.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

bahwa penyebaran informasi hukum yang mudah dan cepat dengan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informsi Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menter: Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 14 (empat belas) pasal diantaranya membahas tenang, Ketentuan Umum; Ketentuan Umum; Tugas Dan Fungsi Anggota Jdih; Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Pengelolaan Dan Sistem Informasi Hukum; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016

Download file:

12 TAHUN 2023.pdf

SOTK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2023/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragini Hilir guna untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dan Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan yang berhadapan lansung dengan masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor £1 Tahun 2019; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nornor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal diantaranya membahas tenang, Ketentuan Umum; Ketentuan Umum; Kelurahan; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Jabatan/Eselon; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

11 TAHUN 2023.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2023/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 11.29.A/2023 Tahun 2023 tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturam Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 5 pasal tentang perhitungan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

10 Tahun 2023.pdf

Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2023/No.10

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan melalui audit kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1} huruf a Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya terhadap program dan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi atau sanpat tinggi, perlu adanya pedoman ieknis;
Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini berisi 5 (lima) Bab dan 7 (tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Sasaran Audit Kinerja; Kegiatan Audit Kinerja; Pelaksanaan Audit Kinerja; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2023.
6 Halaman; 51 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Download file:

9 TAHUN 2023.pdf

perpajakan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2023/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten [ndragin Hilir Nomor 13 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hiir Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 18 (delapan bela) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Objek Pajak, Subjek Pajak Dan Bentuk Reklame; Sistem Pemungutan Dan Penyelenggaraan Reklame; Pendaftaran, Dan Pendataan Wajib Pajak Dan Objek Pajak; Dasar Pengenaan Pajak, Penetapan Pajak, Dan Tarif Pajak Reklame; Tata Cara Pembayaran; Pajak Terutang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

8 TAHUN 2023.pdf

pajak

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2023/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya penataan administrasi piutang dan optimalisasi penenimaan Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, agar pembenan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terlaksana secara efekuf untuk memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daecrah, perlu penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Bupati indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hiir Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2022 Nomor 21) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

7 TAHUN 2023.pdf

Rencana Kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2023/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arahan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, melaluipenetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil daro proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang], perlu disusunm Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nmor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Normor 26 Tahun 2008; Peraturan Bupati Indragiri Hiir Nomor 4 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 6 (enam) pasal diantaranyan membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Sistematika; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERBUP Kab. Indragiri Hilir No. 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download file:

6 TAHUN 2023.pdf

apbd

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2023/No.6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melahu ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atay perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/ perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragir. Hilir Nomor 1 Tahun 2023;
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II pada Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Inspektorat Daerah dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat iIndragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir Tahun 2023 Nomor 1) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

5 TAHUN 2023.pdf

Rencana Strategis Perangkat Daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2023/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonem Baru, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undung Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Renstra Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

4 TAHUN 2023.pdf

Rencana Pembangunan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2023/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undung Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Sistematika; Sumber Pembiayaan; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT