Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
187 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA DAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk, maka perlu menetapkan nama dan lambang
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
dsar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang . Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4
Tahun 2020
peraturan bupati ini mengatur mengenai nama dan lambang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Nganjuk meliputi: ketentuan umum; nama asas dan tujuan lambang; bentuk dan makna lambang; penggunaan nama dan lambang; larangan; sanksi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam
rangka menj amin terlaksananya prinsip perencanaan
pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan
perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian
anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;
b. bahwa dalam Bab VI (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, P1K termasuk dalam 14 program
unggulan Bupati;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan minat, semangat dan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
daerah, maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan
Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Peraturan
Bupati;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020
Materi pokok peraturan ini adalah mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan
Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, meliputi antara lain ketentuan umum; prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah; tujuan dan ruang lingkup pengelolaan PIKK; pelaporan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kab. Nganjuk Tahun 2021 No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020, guna menjarnin tertib administrasi, transparansi, dan. akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 2 Tahun 2012;
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 54 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 63 Tahun 2019;
Permendagri No 52 Tahun 2012;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. Nganjuk No 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Nganjuk No 5 Tahun 2020.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan U saha Milik Daerah yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan transparan. serta akuntabel sesuai ketentuan, peraturan perundang - perundangan;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Penganggaran;
2. Tata cara pengajuan dan pencairan dana; dan
3. Pengawasan.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; Penetapan Penyertaan modal mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab. Nganjuk Tahun 2021 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan kebijakan nasional dan tuntutan masyarakat yang menghendaki tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang memiliki integritas, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan loyalitas;
b. bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga perlu dicabut;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62C ayat (4) dan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 83 Tahun 2015;
Perda nganjuk No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Perda No 9 Tahun 2018;
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengangkatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa;
b. Pengangkatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
c. Pemberhentian perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b. bahwa pemberian penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020, perlu diganti dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instasi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam) yang berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendes PDTT No 13 Tahun 2020;
PMK No 222/PMK.07/2020;
Perda Kab. Nganjuk No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Nganjuk No 9 Tahun 2018;
Perda Kab. Nganjuk No 7 Tahun 2020;
Perbup Nganjuk No 57 Tahun 2018;
Perbup Nganjuk No 58 Tahun 2020.
Jumlah Desa di Kabupaten Nganjuk adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) Desa; Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; Angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik; Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik; Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah
bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa di Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan produktif khususnya di Kabupaten Nganjuk diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Nganjuk sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, maka perlu mengatur Penanganan Stunting dengan Peraturan Bupati;
UU No 32 Tahun 2009;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 52 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 18 Tahun 2012;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 69 Tahun 1999;
PP No 28 Tahun 2004;
PP No 33 Tahun 2012;
PP No 61 Tahun 2014;
PP No 66 Tahun 2014;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
Perpres No 22 Tahun 2009;
Perpres No 42 Tahun 2013;
Permentan No 43 Tahun 2010;
Permendagri No 63 Tahun 2010;
Permenkes No 155/Menkes/Per/ I/2010;
Permenkes No 2269/Menkes/ Per/XI/2011;
Permenkes No 033 Tahun 2012;
Permenkes No 26 Tahun 2013;
Permenkes No 3 Tahun 2014;
Permenkes No 23 Tahun 2014;
Permenkes No 25 Tahun 2014;
Permenkes No 28 Tahun 2014;
Permenkes No 41 Tahun 2014;
Permenkes No 88 Tahun 2014;
Permenkes No 97 Tahun 20014;
Permenkes No 21 Tahun 2015;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permenkes No 51 Tahun 2016;
Permenkes No 28 Tahun 2019;
Permenkes No 29 Tahun 2019;
Permenkes No 43 Tahun 2019;
Permenkes No 2 Tahun 2020
Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting.
Penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :
1. perbaikan pola konsumsi makanan;
2. perbaikan perilaku sadar gizi;
3. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai
dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
4. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kab. Nganjuk
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 2 Tahun 2020;
PP No 71 Tahun 2010;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 16 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga di Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
b. Penganggaran Belanja Tidak Terduga;
c. Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
d. Pelaporan dan Pertanggunggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 No 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 4 Tahun 1979;
UU No 20 Tahun 1999;
UU No 39 Tahun 1999;
UU No 1 Tahun 2000;
UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;
UU No 13 Tahun 2003;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 23 Tahun 2004;
UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;
UU No 21 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 19 Tahun 2011;
UU No 10 Tahun 2012;
UU No 11 Tahun 2012;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 2 Tahun 1988;
PP No 6 Tahun 1988;
Kepres No 36 Tahun 1990;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13
Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14
Tahun 2011;
Permenkes No 25 Tahun 2014;
Permendagri No 2 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun
2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Nganjuk No 15 Tahun 2006;
Perda Kab. Nganjuk No 8 Tahun 2016;
Perda Kab. Nganjuk No 1 Tahun 2019
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:
1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan perkembangan anak; dan hidup dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. pelaksanaan pencegahan terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
2. pengurangan resiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
3. penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak;
4. tata cara partisipasi masyarakat;
5. upaya kesejahteraan sosial;
6. pengembangan sekolah ramah anak;
7. tata cara pengelolaan data dan informasi, dan
8. tata cara pemberian sanksi administrasi dan besaran denda administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
