TA 2020-APBD-PELAKSANAAN-PERTANGGUNGJAWABAN-PENJABARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021 No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No.4 Tahun 2021 Pasal 11 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kutim No.1 Tahun 2020; Perda Kutim No.3 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020. LRA TA 2020 terdiri atas: Jumlah Pendapatan Rp 3.491.592.184.25 l ,59; Jumlah Belanja Rp 3.378.216.857 .846,25; Surplus Rp 113.375.326.405,34; pembiayaan netto Rp 159.230.318.401,31: SILPA Rp 272.605.644.806,65. Terdapat Lampiran I yang merupakan Ringkasan LRA dan Lampiran II yang merupakan Penjabaran LRA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
986 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
untuk melaksanakan PP No.12 Tahun 2019 Pasal 164 ayat (7) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. Ketentuan Pelaksanaan: (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan
kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. (2) Atas usulan tersebut: a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang di perlukan jika pergeseran anggaran merubah Perda tentang APBD; b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Perda tentang APBD. (3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasarpelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD di setujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda No. 5 Tahun 2021 pasaI 11 tentang APBD TA 2021, perlu ditetapkan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.36 Tahun 2011; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021. APBD TA 2021 semula sebesar Rp 2.849.283.632.000 berkurang sebesar Rp (28.919.133.991) sehingga menjadi Rp 2.820.364.498.009 dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.820.364.498.009; Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.086.194.638.540; Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 270.830.140.531; Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 5.000.000.000; Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 265.830.140.531; SILPA setelah Perubahan Rp 0
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Daerah serta meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transaparan dan akuntabel kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan Permendagri No.138 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (4) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Permendagri No.25 Tahun 2021; Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab di dalam Peraturan ini memuat: Tujuan dan prinsip PTSP; Kewenangan Penyelenggaraan oleh DPMPTSP; Standar dan Jenis Pelayanan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Lampiran Jenis dan Sektor Pelayanan Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.4 Tahun 2021
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Surat Kepala ANRI No: B-PK.02.09/16/2021 hal: Persetujuan Rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Pemda Kutim. Perbup No.30 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemkab Kutim masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian, keuangan, dan non kepegawaian dan non keuangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN No.8 Tahun 2012 dan No.14 Tahun 2012; Perka ANRI No.37 Tahun 2012; Perka ANRI No.20 Tahun 2012; Perka ANRI No.21 Tahun 2014; Perka ANRI No.2 Tahun 2015; Perka ANRI No.6 Tahun 2015; Perka ANRI No.14 Tahun 2015; Perka ANRI No.18 Tahun 2015; Perka ANRI No.19 Tahun 2015; Perka ANRI No.22 Tahun 2015; Perka ANRI No.15 Tahun 2016; Perka ANRI No.28 Tahun 2016; Perka ANRI No.14 Tahun 2017; Perka ANRI No.22 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintah Daerah memuat:
BAB I Pendahuluan; BAB II Kebijaksanaan Jadwal Retensi Arsip; BAB III Pelaksanaan Penyusutan Arsip; BAB IV Pembiayaan; dan BAB V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.30 Tahun 2014
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai hak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelanan Pembayaran, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penetapan Standar Pelayanan Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Standar Pelayanan Pembayaran meliputi jenis pelayanan;
a. penerbitan Surat Penyediaan Dana Tidak Ada Batas Waktu; dan
b. pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Selama Dua Hari Kerja Sejak SPM Diterima.
Terdapat Lampiran tentang Standar Pelayanan Pembayaran, Standar Pelayanan Surat Penyediaan Dana; Standar Pelayanan Penerbitan SP2D; SOP Pembayaran;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2021
TA 2021-APBD-PERUBAHAN-PENJABARAN-2021-29-NO-PERBUP-PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Sekda Kaltim No: 978/6268/2681-IITjBPKAD, Perihal Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021, disampaikan bahwa Kabupaten Kutim mendapatkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pengawasan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp.300.000.00Q,- (tiga ratus juta rupiah), dan Pergeseran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Ketentuan yang berubah: Pasal 1 diubah; Pasal 2 diubah; Pasal 3 diubah. Terdapat Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan yang Diubah: Perbup No.29 Tahun 2021
1115 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemkab Kutim, Pejabat/Pegawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Perbup No.50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Kutim sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.54 Tahun 2018; Peraturan KPK RI No.2 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bab dalam peraturan ini memuat: Maksud dan tujuan; Kewajiban menolak dan memberi gratifikasi; pelaporan gratifikasi; penetapan status gratifikasi; susunan organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); tugas, wewenang dan kewajiban UPG; Hak dan Perlindungan; Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan; Lampiran I tentang Laporan Gratifikasi; Lampiran II Surat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.50 Tahun 2017
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2019; Permendagri No.45 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau. Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau sebagai berikut: a. Batas Sebelah Utara: Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau; b. Batas Sebelah Timur: Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau; c. Batas Sebelah Selatan : Long Wehea Kecamatan Muara Wahau; dan d. Batas Sebelah Barat: Benhes, Desa Dabeq dan Desa Diaq Lay
Kecamatan Muara Wahau. Terdapat Lampiran Daftar Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No.54 Tahun 2017 Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (5) tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP No.118 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (3) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Perda No.5 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2) tentang PDAM Kabupaten Kutim dan Perbup Kutim No. 5 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (4) tentang Tata Kelola PDAM Tirta Tuah Benua Kutim, Laporan Tahunan disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.118 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kutim No.1 Tahun 2021; Perbup Kutim No.5 Tahun 2014
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur. ) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2020 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur yang tercantum dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
48 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
