Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 932 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

Pergub Prov. Jawa Barat No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pergub Prov. Jawa Barat No. 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013

Download file:

2020pg00320002.pdf

PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERGUB - NOMOR - 33 - 2013 - PETUNJUK - PELAKSANAAN - PERDA - 13 - 2011 - PAJAK - DAERAH - PUNGUTAN - KENDARAAN - BERMOTOR - BEA - BALIK - NAMA

2020

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD 2020/ No.02

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Bahwa Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2013, berikut perubahannya. Dalam rangka penghematan energi bahan bakar kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor listrik. Untuk tertib administrasi pemungutan pajak daerah sebagaimana termaksud serta menyelaraskan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2019; Pergub No.33 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No.11 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, menyisipkan angka 1a di antara angka 1 dan 2, menyisipkan angka 19a dan 19b di antara angka 19 dan 20, menyisipkan angka 24a, 24b, 24c di antara angka 24 dan 5, menambahkan 2 angka yakni angka 41 dan 42. Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 11 ayat (4), ayat (5) huruf a dan b, Pasal 12 huruf b, c, d, d1, d2, d3, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta menghapus ayat (5), (6), dan (7). Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 14, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 15a, 15b, 15c di antara Pasal 15 dan 16, mengubah ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, mengubah ketentuan Pasal 18, Pasal 20, menyisipkan Pasal 20a di antara Pasal 20 dan 21, mengubah ketentuan Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32 ayat (6), Pasal 34 ayat (1) huruf a dan e, ayat (2), ayat (5), menambahkan huruf f setelah ayat (1) huruf e, menambahkan huruf e setelah ayat (2) huruf d, mengubah ketentuan Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 39, menyisipkan 3 pasal yakni Pasal 42a, 42b, dan 42c di antara Pasal 42 dan 43, menyisipkan huruf c1, c2, dan c3 di antara huruf c dan d Pasal 44, mengubah ketentuan Pasal 45, Pasal 45a, Pasal 47 ayat (1), (2) huruf a angka 2 dan huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mengubah ketentuan Pasal 47a ayat (3), menghapus ketentuan Pasal 47b, mengubah ketentuan Pasal 48 ayat (1), (3), dan (4), mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, mengubah ketentuan Pasal 50, mengubah ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2), menyisipkan ayat (1a) di antara ayat (1) dan (2) Pasal 51, serta menambahkan ayat (3), (4), dan (5) setelah ayat (2) Pasal 51

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 dicabut.
36 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Kebijakan Pemerintah

Download file:

2020pg0032001.pdf

PARIWISATA-BUDAYA

2020

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, BD 2020/01

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana Di Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi bencana; b. bahwa dalam upaya membangun budaya sadar bencana dan ketangguhan dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diselenggarakan pengelolaan risiko bencana dalam bentuk peningkatan kapasitas budaya masyarakat tangguh bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 195O, Undang-Undang 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2Ol4
KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, KERJA SAMA , JANGKA WAKTU, KETENTUAN PENUTUP ,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2020.
5

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Diubah dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Mengubah

Pergub Prov. Jawa Barat No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

2019pg0032087.pdf

dprd - Hak Keuangan Dan Administratif

2019

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 87, BD 2019/ No.87

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 , telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan rlengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2077 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap satuan harga pakaian dinas, biaya atribut, belanja rumah tangga Ketua DPRD, besaran tunjangan transportasi, besaran tunjangan perumahan, biaya pelaporan reses, biaya pakar/kelompok pakar, biaya tim ahli alat kelengkapan DPRD, biaya tenaga ahli fraksi dan penambahan pengaturan baru terhadap kegiatan Adhi Karya Parlemen, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2077 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12, ayat (3) Pasal 13, Pasal 14, ayat (1) Pasal 16, Pasal 20, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23, ayat (2) Pasal 24, penyisipan Pasal 25A.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 diubah.
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Komite Ekonomi Kreatif Dan Inovasi Jawa Barat

Abstrak

Perekonomian

Download file:

2019pg0032083.pdf

KOMITE - EKONOMI - KREATIF - DAN - INOVASI - JAWA - BARAT

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD 2019/ No.83

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Komite Ekonomi Kreatif Dan Inovasi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 142 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar 10 Tahun 2018; Pergub No. 69 Tahun 2019.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umun, Ruang Lingkup, Pembentukan Keanggotaan, Kedudukan, Tugas dan fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
10 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

2019pg00320081.pdf

PELAKSANAAN - GERAKAN - MASYARAKAT - HIDUP - SEHAT

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD 2019/ No.81

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

ABSTRAK:

Bahwa untuk mempercepat dan mensukseskan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan serta untuk melaksanakan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permen PPN/ Bappenas No. 11 Tahun 2017; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 8 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 11 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No 14 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutupan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2019.
7 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya

Diubah dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

2019pg0032075.pdf

SISTEM - MANAJEMEN - KINERJA - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - PROVINSI - JAWA - BARAT

2019

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 75, BD 2019/ No.75

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kompeten, dan kompetitif, dilakukan pembinaan yang diatur dalam Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 20 tahun 2012; Pergub Jabar No. 47 Tahun 2017; Pergub Jabar No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang melliputi Ketentuan Umum, Penilaian Kinerja, Tambahan Penghasilan Pegawai, Faktor Penilaian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrator, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
18 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

2019pg0032073.pdf

TATA - CARA - PENGANGKATAN - DAN - PEMBERHENTIAN - ANGGOTA - DEWAN - PENGAWAS - DAN - ANGGOTA - KOMISARIS - BADAN - USAHA - MILIK - DAERAH

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD 2019/ No.73

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam ranka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu didukung dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahun 2014; PP RI No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 9 Tahun 2017.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Pemberhentian Anggota Komisaris Badan Usaha Mikik Daerah, yang meliputi Ketentuan Umum, Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggotas Komisaris BUMD, Tata Cara Pemberhentian Dewan Pengawas dan Komisaris, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
11 Hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Download file:

2019pg0032072.pdf

STRUKTUR ORGANISASI-KEPEGAWAIAN

2019

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 72, BD 2019/72

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman unit pelaksana teknis daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa untuk harmonisasi ketentuan peraturan perundang- undangan serta memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2Ol7 tentang T\rgas Pokok, Fungsi, Rincian T\rgas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9, , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 4 lMenlhk/ Setjen/ Kum. I I 8 I 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol7, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2Ol2, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2Ol7, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2O17
beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2017
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
8 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. Jawa Barat No. 79 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Mengubah

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Download file:

2019pg0032071.pdf

pedoman Pengadaan Barang/Jasa

2019

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 71, BD 2019/71

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultansi Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 07 IPRT lM/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O0O, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O0O, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekedaan Umum Nomor 07/PRT/M/2O11 , Keputusan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897 /KYIS/M/2O17, Peraturan l.embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan l.embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019
beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2019
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
6 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

2019pg0032069.pdf

perekonomian

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD 2019/69

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 4l ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,992 Nomor 116, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 35O2); 3. Urrdang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia J'ahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389)
terdiri dari 7 BAb dan 17 pasal KETENTUAN UMUM, PUSAT KREASI , KOTA KREATIF, KEMITRAAN, MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN , PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2OI7 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT