Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83
ayat (6) Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Supati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan; Ruang lingkup Peraturan Bupati 1m adalah sebagai
berikut:
a. jenis Pelayanan Kesehatan;
b. komponen Tarif;
c. perhitungan Tarif;
d. besaran Tarif; dan
e. pembebasan Tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023-2027
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Negara Riset Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2023-2027;
mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan
Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2021
peraturan ini Mengatur mengenai Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2023-2027; lsi dan Uraian RoadMap Penguatan SIDa Kabupaten
Lamongan Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.
mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Paraturan ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024. Ruang lingkup ASB ini meliputi:
a. bangunan kantor;
b . bangunan gudang;
c. bangunan kesehatan;
d. bangunan gedung tempat pendidikan;
e. bangunan pos jaga;
f. bangunan potong hewan;
g. bangunan peternakan/ perikanan;
h . bangunan fasilitas umum;
i. taman;
j. gedung tempat tinggal;
k. tugu/tanda batas/pagar;
1. jalan kabupaten;
m. jembatan pada jalan kabupaten;
n. bangunan waduk irigasi;
o. bangunan pembawa irigasi;
p . bangunan air irigasi lainnya;
q. beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis dan pendidikan dan pelatihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan
konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip
transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
sesuai rencana program/kegiatan serta fungsi setiap
Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup HSPK ini meliputi:
a. persiapan;
b. struktur dan tanah;
C. pondasi;
d. beton;
e. beton pra cetak;
f. besi dan aluminium;
g. pasangan dan dinding;
h. plesteran;
i. lantai dan dinding;
J. pengecatan;
k. plafon;
1. atap;
m. kayu;
n. kunci dan kaca; dan
o. sanitasi gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Sadan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Supati
Lamongan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Supati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kebijakan Sadan Layanan Umum Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga
perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Lamongan Nomer 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Sadan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusal
Kesehalan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
Mengingat: Undang-Undang Nemer 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Lamongan Nomer 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan
Sadan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Pusal
Kesehalan Masyarakat Kabupaten Lamongan; perubahan meliputi: perubahan terkait gajitenaga kesehatan; alokasi dana kapitasi FKTP; formula pembagian dana kapitasi FKTP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
mengubah Peraturan Bupati
Lamongan Nomer 2 Tahun 2019
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan
kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan
citra satuan pendidikan pada jenjang penclidikao
dasar dan peodiclikan menengah jalur Penclidikan
Formal, perlu mengatur pakaian seragam sekolah
bagi Peserta Didik pada jenjang pendiclikan dasar
dan penclidikao menengah jalur Pendidikan
Formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk
melaksanakan ketentuan dalam PeraLuran Menteri
Pendidikan clan Kebudayaao Nomor SO Tahun
2022 Lentang Pakaian Seragam Sekolah bagi
Pescrta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam
Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun
2015; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser
dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Pakaian Seragam
Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan
Dasar; meliputi: ketentuan umum; pakaians seragam sekolah yang terdiri dari seragam nasional dan seragam pramuka; pakaian adat lamongan; penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
dilaksanakan dengan sistem promosi secara terbuka
melalui pengisian jabatan yang lowong secara
transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel
berdasarkan sistem merit;
b. bahwa pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada
kebijakan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 ten tang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna lebih
menjamin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi
persyaratan jabatan yang dibutuhkan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28.1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara
Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sasaran; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pers1apan;
b. pelaksanaan;
c. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LAMONGAN MEMBACA SEHARI SATU BUKU
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa dalam rangka membudayakan dan
meningkatkan minat baca, menulis dan berhitung
bagi siswa pada satuan pendidikan di Kabupaten
Lamongan, perlu digalakkan budaya literasi secara
berkelanjutan melalui Gerakan Lamongan Membaca
Sehari Satu Buku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam buruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Gerakan Lamongan
Membaca Sehari Satu Buku di Kabupaten
Lamongan;;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2013
peraturan ini mengatur mengenai Gerakan Lamongan
Membaca Sehari Satu Buku di Kabupaten
Lamongan;; meliputi: ketentuan umum;maksud dan tujuan; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Strategi GERLAMSESAKU pada Saruan
Pendidikan;
b. Kebijakan GERLAMSESAKU pada Saruan
Pendidikan;
c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
d. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEARSlPAN
DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi lnformasi
dan Komunikasi Kearsipan di Kabupaten Lamongan;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerimah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik lndonesia
Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun
2019
Peraturan ini mengatur mengenai Pendayagunaan Teknologi lnformasi
dan Komunikasi Kearsipan di Kabupaten Lamongan; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; sumber daya manusia; sarana; keabsahan; simpul jaringan aplikasi SIKN dan SIKS; pembinaan dan pengendalian; pelaporan; pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA,
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksa.nakan ketentuan BAB 11, huruf D,
angka 4, huruf m lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya mengenai
pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
clilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
mengingta: Undang-undang Dasar Negara 1945 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemer 75 Tahun 1959);
Undang-Undang 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kriteria belanja tidak terduga;
b. penganggaran belanja tidak terduga;
c. prosedur pelaksanaan dan penatausabaan
belanja tidak terduga;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga; dan
e. pengawasan, monitoring, dan evaluasi belanja
tidak terduga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
jumlah 18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
