Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Paraturan ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024. Ruang lingkup ASB ini meliputi: a. bangunan kantor; b . bangunan gudang; c. bangunan kesehatan; d. bangunan gedung tempat pendidikan; e. bangunan pos jaga; f. bangunan potong hewan; g. bangunan peternakan/ perikanan; h . bangunan fasilitas umum; i. taman; j. gedung tempat tinggal; k. tugu/tanda batas/pagar; 1. jalan kabupaten; m. jembatan pada jalan kabupaten; n. bangunan waduk irigasi; o. bangunan pembawa irigasi; p . bangunan air irigasi lainnya; q. beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2023 tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2024
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Lamongan
Nomor
26
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Lamongan
Tanggal Penetapan
30 Mei 2023
Tanggal Pengundangan
30 Mei 2023
Tanggal Berlaku
30 Mei 2023
Sumber
BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 26
Subjek
PENGADAAN BARANG / JASA - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 143 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan