Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Landak No. 37 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020
Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No.63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.63 Tahun 2021, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.10 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2019, Perda No.12 Tahun 2020, Perbup No.80 Tahun 2016, Perbup No.88 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Perbup No.18 Tahun 2020, Perbup No.37 Tahun 2020
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.12 Tahun 2021, Perpres No.33 Tahun 2020, PMK No.119/PMK.02/2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permendagri No.64 Tahun 2020, Perda No.10 Tahun 2020, Perda No.12 Tahun 2020, Perbup No.83 Tahun 2020, Perbup No.88 Tahun 2020
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING TERINTEGRASI DI KECAMATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2008, Perbup No. 33 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Terintegrasi di Kecamatan; Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Terintegrasi di Kecamatan; Pendokumentasian Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring Terintegrasi Di Kecamatan; Sarana dan Prasarana; Mekanisme Kerja; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, maka perlu diberikan tambahan pengahasilan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019, Perda No. 10 Tahun 2020.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Besaran; Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
11 Halaman dan 6 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 39 Tahun 2014, Permenkeu No. 117/PMK.06/2006, Permentan No. 33/Permentan/OT.140/7/2006, Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, Permentan No. 21/Permentan/KB.410/6/2017, Permenagraria No. 14 Tahun 2018, Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Petunjuk Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
6 Halaman dan 16 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran Bagi Wajib Pajak di Kabupaten Landak.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 91 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Permendagri No. 88 Tahun 2020, Perda No. 2 Tahun 2013.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Ketentuan Penghapusan; Ketentuan Penghapusan Denda Sanksi Administratif PBB-P2; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, Perpres No. 71 Tahun 2018, Permendagri No. 11 Tahun 2020, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Pegawai Negeri SIpil; Pakaian Dinas Harian; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas ASN; Pengadaan dan Pendanaan; Pembinaan dan Pengawawan; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
16 Halaman dan 44 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2020, Perbup No. 83 Tahun 2020.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Mekanisme dan Pelaksanaan Pergeseran; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
6 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri SIpil yang akuntabel, perlu mengatur nama jabatan, ikhtisar jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan struktural dan fungsional umum yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, PermenpanRB No. 41 Tahun 2016, PermenpanRB No. 1 Tahun 2020, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019, Perbup No. 45 Tahun 2019, Perbup No. 21 Tahun 2020.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kegunaan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Landak dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenpanRB No. 52 Tahun 2014, PerKPK No. 2 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
