Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang baik, tertib,
tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana daerah beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Sasaran; Peran Pemerintah Daerah; Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Ruang Lingkup; Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Perparkiran; Tertib Kebersihan; Tertib Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai dan Saluran Air; Tertib Lingkungan; Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu; Tertib Tanah dan Bangunan; Tertib Sosial; Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; Tertib Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan; Kerja Sama dan Koordinasi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 Hlmn. Penjelasan 6 Hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 46 Tahun 2022
PERAN - PEMERINTAHAN - DESA - DALAM - PENCEGAHAN - DAN - PENANGANAN- STUNTING
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peran Pemerintahan Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara para pemangku kepentingan;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI DESA (Umum, Kegiatan), PENDEKATAN (Umum, Kemandirian Keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi), PERAN SERTA MASYARAKAT (Pembentukan Kader Pembangunan Manusia), REMBUK STUNTING DESA, PENCATATAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Beasiswa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan untuk meningkatkan motitasi semangat belajar para pemuda pelajar dan pemuda mahasiswa yang berprestasi di Sekolah Menengah Atas Unggulan, Perguruan Tinggi Negeri Terbaik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Kedokteran dan Institut Teknologi. Del Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan dana stimulant; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Asal Kabubaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tingsi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asel Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri belum memenuhi kebutuhan pengaturan beasiswa sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 2023, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PERSYARATAN PENERIMAAN PENGHARGAAN (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa) JANGKA WAKTU DAN BIAYA BESARAN PENDIDIKAN, (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa), MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa), PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN MANDIRI, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN - PERLINDUNGAN - ANAK - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pakpak Bharat, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA SERTA ANAK (Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Anak), PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Sarana dan Prasarana), PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA, FORUM PARTISIPASI ANAK, LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN SANKSI dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
23 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2022
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - DATA - GENDER - DAN - ANAK - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Kabupaten Wajib Menyelenggarakn Data Gender dan Anak dalam rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
b. Bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana tersebut pada huruf a adalah salah sat upaya dalam meningkatkan terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN DATA, PENYELENGGARAAN DATA, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
75 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga mempengaruhi Jabatan Administrasi pada Jabatan Pengawas dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat maka perlu diubah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Pakpak Bharat No. 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip, Azas,
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
11 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan UKPBJ memiliki fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat perlu dicabut.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pakpak Bharat No. 18 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
perlu diubah dan disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan yaitu Ketentuan dalam Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; dan Ketentuan Pasal 14 diubah;.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlakusepanjang tidak bertentangan den gan Peraturan Bupati ini.
7 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
