Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, menyusun Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Evaluasi Kinerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Restra BLUD; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pembangunan daerah berbasis lingkungan hidup yang lestari pada desa/kelurahan guna mendukung peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup untuk menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Tata Cara Penetapan Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan; Tim Teknis; Pembinaan; Peran Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
19 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ABSTRAK:
Dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikelola dengan baik guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009; No.30 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); ruang lingkup Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 meliputi: penyimpanan sementara limbah B3; pengumpulan limbah B3; perizinan; penanggulangan dan pemulihan; tanggap darurat; dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu juga diatur tentang ganti kerugian, penyidikan, sanksi administrasi, sanksi pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Perbup No.7 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan Perda ini
Peraturan Bupati
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
ABSTRAK:
Besaran pagu anggaran penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi telah ditetapkan dalam Perda Kab. Kukar No.10 Tahun 2019 tentang APBD Kab. Kukar Tahun 2020 dan selanjutnya rincian besarannya dijabarkan dalam Perbup Kukar No.74 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kukar No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perbup Kukar No.74 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Besaran penghasilan Tenaga Harian Lepas Administrasi tersebut belum ada standarisasinya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup Kukar No.61 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 61) diubah: Ketentuan rincian Lampiran II ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kutai Kartanegara No.61 Tahun 2019
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap uraian tugas Pejabat Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang maksimal.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959;UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PPNo.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permentan No.35/Permentan/OT.140/8/2006; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Organisasi, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2015.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara No.46 Tahun 2012.
30 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2021
DINAS PERTANAHAN TR-DAERAH-PERANGKAT-KERJA-TATA-FUNGSI-TUGAS-ORGANISASI-SUSUNAN-KEDUDUKAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permenpan RB No.25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL tanggal 16 Agustus 2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016; Permenpan RB No.17 Tahun 2021; Permenpan RB No.25 Tahun 2021; Perda Kukar No.8 Tahun 2016; Perda Kukar No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peda Kukar No.6 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.49 Tahun 2016
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelestarian Sumber Daya Ikan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Permen KP No.02 Tahun 2011; Perda Kukar No.3 Tahun 1999; Perda Kukar No.4 Tahun 2012;
Pelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang dicapai agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian sumber daya ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2014.
Peraturan yang diubah: UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; Permen KP No.02 Tahun 2011.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi arsip Substantif
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Memiliki Jadwal Resensi Arsip, Dan Berdasarkan Surat Persetujuan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/9D92017, Tanggal 20 Desember 2107.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1953; UU No 3 Tahun 1953; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU 23 Athun 2014; No 28 Tahun 2012; UU No 43 Tahun 209; No 22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2, Jra Substantif Pasal 3,4, ketentuan Peralihan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
4hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal beberapa urusan wajib, maka dipandang perlu adanya penetapan rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan dimaksud di atas, dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.47 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.39 Tahun 2000.
Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Departemen teknis terkait. SPM yang belum ditetapkan oleh Pemerintah, disusun oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2008.
Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, khususnya yang terkait dengan barang milik daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti pelaksanaan peraturan dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Serah Terima Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 1996; PP No.2 Tahun 2001; PP No.2 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010; Perpres No.73 Tahun 2011; Permendagri No.5 Tahun 1997; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Kepmendagri No.42 Tahun 2001; Kepmendagri No.49 Tahun 2001; Kepmendagri No.7 Tahun 2002; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.16 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2011; Perda No.12 Tahun 2012; Perda No.3 Tahun 2013.
Sistem dan prosedur serah terima barang milik daerah dimaksud untuk meningkatkan peran dan fungsi dibidang aset daerah serta mendorong tercapainya tertib administrasi barang Daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tujuan Sistem dan Prosedur serah terima Barang Milik Daerah adalah tercapainya tertib administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Tugas dan tanggung jawab penyimpan barang adalah sebagai berikut: a.menerima, menyimpan dan menyerahkan barang milik daerah ke unit pemakai/pemakai; b. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang; c. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan pencarian apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dan pengawasan barang; d. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan kartu persediaan barang dengan sepengetahuan atasan langsungnya; e. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengguna barang melalui atas langsungnya; f. membuat perhitungan/pertanggungjawaban atas barang yang diurusnya; g. bertanggungjawab kepada pengguna barang melalui atasan langsung mengenai barang-barang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri dan sebab-sebab lainnya; h.melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 3(tiga) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan berita acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpanan barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.
Peraturan yang Dicabut: Pasal 44 ayat (1). Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
39 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
