Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa telah dilakukan evaluasi sampai dengan Triwulan II (dua) atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019
Ketentuan Umum; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 39 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sekadau No. 64 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu mengatur Susunan Organisasi, kedudukan, dan fungsi serta pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999, Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2001, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045/Menkes/Per/XI/2006, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 56 /Menkes/Per/XI/2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008, Perda No. 08 Tahun 2008, Peratturan Bupati No. 31 Tahun 2012, Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 445/367/RSUD/2014.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Organisasi; Pengelolaan, Tata Kerja Dan Pelaporan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeraj Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Sekadau
UU No.19 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.30 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2001, PMK No.11/PMK.07/2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.34 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Piutang Pajak Daerah Yang Dihapuskan; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Para Pihak Dalam Pelaksanaan E-Procurement, Tata Cara Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daera berupa kendaraan dinas, perlu mengatur tata cara pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten sekadau
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.7 Tahun 2006, PMK No.166/PMK.06/2015, PMK No.27/PMK.06/2016, Permendagri No.19 Tahun 2016, PMK No.90/PMK.06/2016, Perda No.4 Tahun 2014, Perda No.5 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas Umum; Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Penggolongan Kendaraan Dinas; Perencanaan Kendaraan Dinas; Pengadaan Kendaraan Dinas; Penggunaan Kendaraan Dinas; Pemeliharaan Kendaraan Dinas; Penjualan Kendaraan Dinas; Penghapusan Kendaraan Dinas; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
32 halaman dan 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sekadau dalam penegakkan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Norn or 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 36 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan Dan Organisasi; Tugas, Fungsi Dan Wewenang; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
11 halaman peraturan dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 40 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daraeh Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2007
Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur APBDesa, Penyusunan Rancangan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa, Perubahan APBDesa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
19 Halaman dan 6 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 40 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 mengamannatkan bahwa Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dn sebaraan bulanan yang dutetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2009, Peraturan Pemerinth No. 8 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER /4/2013, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/Ot.210/4/2003, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006, Peraturan gubernur Kalimantan Barat No. 70 Tahun 2014, Perda Kabupaten Sekadau No. 08 Tahun 2008.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; Penyaluran Pupuk Bersubsidi; Pengawasan Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 31 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalamr angka melaksanakan ketentuan Pasal 115 dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksdu Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
UU No.17 Tahun 2003, Uu No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, Uu No.12 Tahun 2011, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.19 Tahun 2016, permendagri No.108 Tahun 2016, perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, perda No.5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur
UU No.28 Tahun 1999, UU No.13 Tahun 2003, UU No.34 tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.76 Tahun 2013, Perpres No.97 Tahun 2014, Permendagri No.24 Tahun 2006, Perbup No.38 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Pelyanan Perijinan dan Non Perijinan; Standar Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 halaman dan 90 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
