Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota Dprd Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amar putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/PEN.INKRACHT/2021/PTUN.JPR, tertanggal 8 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van geweisjde), perlu diberikan Kompensasi atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat dan Martabat terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, bahwa besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur berdasarkan sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020 dengan mempertimbangkan pembayaran hanya tunjangan melekat yang patut diterima oleh 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 di luar ketentuan sebagaimana diberikan kepada anggota DPRD yang aktif melaksanakan tugas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika tentang Pemberian Kompensasi atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat dan Martabat terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2021.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pemberian Kompensasi atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPSD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai Penggugat Pada Pengendalian tata usaha Negara Jayapura. Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi disertai pembayarannya bagi 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Lampiran BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah huruf e. Belanja Hibah angka 9) dan huruf f. Belanja Bantuan Sosial angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2021
PERJALANAN DINAS-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT-KABUPATEN MIMIKA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2021/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika; bahwa perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2017 ten tang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas, maka perlu digabungkan dalam satu Peraturan Bupati
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pada pokoknya, ketentuan ini mengatur tentang kegiatan Perjalanan Dinas keluar daerah dan dalam daerah dalam rangka menunjang tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. Ketentuan ini juga mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan prioritas/kepentingan tinggi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, efisiensi pengunaan belanja daerah, akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanannya. Berdasarkan ketentuan ini, Perjalanan Dinas terdiri dari: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi. Pembayaran Perjalanan Dinas dibayarkan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap kali Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas. Lebih lanjut, ketentuan ini juga mengatur tentang Persyaratan Perjalanan Dinas, Lama Perjalanan Dinas, Komponen Perjalanan Dinas, Dasar Perhitungan Pembayaran Perjalanan Dinas, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
-
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksnaan kegiatan reses, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2019.
Pada Peraturan bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minuka. Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-3 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Papua Nomor 065 - 67 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 3.559.900.976.131,00 bertambah Rp. 891.592.036.300,00 sehingga menjadi Rp. 4.451.493.012.431,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Harga Patokan Ikan, Tarif Lelang Tertutup Dan Kuota Ikan Untuk Kebutuhan Daerah Ditempat Pelelangan Ikan Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu mengatur harga patokan ikan, tarif lelang tertutup dan kuota ikan untuk kebutuhan daerah, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Harga Patokan Ikan, Tarif Lelang Tertutup dan Kuota Ikan untuk Kebutuhan Daerah di tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Mimika. Harga patokan ikan yang ditetapkan adalah harga berbagai jenis ikan laut yang didaratkan diwilayah Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan digunakan sebagai acuan untuk menghitung tarif lelang tertutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilakukannya validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1622/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Desember 2019 Perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daer ah Kabupaten Mimika N omor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika N omor 4 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Pejabat Wajib LHKPN terdiri dari : a. Bupati Mimika; b. Wakil Bupati Mimika; c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika; d. Pejabat Esalon II dan yang disamakan; e. Pejabat Esalon III dan yang disamakan;; f. Auditor; g. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2021
tarif pelayanan kesehatan-rapid test antigen corona virus
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2021/NO.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen Corona Virus Disease 2019 Dan Polymerase Chain Reaction (Pcr) Pada Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
bahwa dalam perkembangan upaya deteksi dini Corona Virus Disease 2019 dapat dilakukan menggunakan Rapid tes Antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pasien untuk keperluan pemeriksaan kesehatan maupun persyaratan dalam melakukan perjalanan dari dan keluar daerah, bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Kelas I, II, dan VIP Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor 130/774, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Revisi Peraturan Bupati, maka perlu dilakukan peru bahan, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen Corona Virus Disease 2019 dan Polymarese Chain Reaction (PCR) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mimika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintah kampung, perlu adanya pedoman tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2021, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana \ Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pemabngunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007.
pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021. Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. alokasi dasar ; b. alokasi afirmasi ; c. alokasi kinerja; dan d. alokasi formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
