Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan,, akuntabel, efektif dan efisien perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dari kabupaten/kota, sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.
Pasal 18 ayat ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP Np. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008
Undang-Undang ini mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
a. Ketentuan Umum b. Maksud dan Tujuan c. Metode Pendekatan
d. Prinsip-Prinsip Perencanaan e. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah f. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah h. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah i. Perubahan j. Ketentuan Peralihan k. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antaralain Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakat tanggal 28 Oktober 2013, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.46 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2013, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.3 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.16 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.23 Tahun 2013, Peraturan presiden No.54 Tahun 2010, Pemendagri No.13 Tahun 2006, Pemendagri No.16 Tahun 2007, Pemendagri No.37 Tahun 2010, Pemendagri No.53 Tahun 2013, Keputusan Mentri No.903-7091 Tanggal 13 November Tahun 2013.
Peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Maluku Utara yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2013.
63 Halaman, Lampiran 31 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 21 Tahun 2013
PERUSAHAAN DAERAH KIE RAHA MANDIRI SEBAGAI PENGELOLA SISI DARAT bandar udara sultan babullah ternate - penetapan
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate
ABSTRAK:
Bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 127 huruf d dan huruf e Undang
Undang Nomor 28 Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur tentang tempat usaha, tempat khusus parkir di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki oleh dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, menindaklanjuti ketentuan pasal 212 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan utilitas untuk
menunjang pelayanan bandara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri Sebagai Pengelola Sisi Darat Bandar Udara Sultan Babullah Ternate.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
Nomor 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) penetapan perusahaan daerah Kie Raha Mandiri sebagai pengelola, 3) prinsip pengelolaan, 4) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 5) besaran tarif, 6) ketentuan lain-lain, 7) ketentuan peralihan, 8) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab 15 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2013.
Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 284/KPTS/MU/2013 tentang penunjukan PD. Kie Raha Mandiri sebagai pengelola Terminal Bandar Udara Babullah Ternate di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 halaman, Lampiran: 1 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2014
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 - BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran
2014.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun
2013, Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2014.
Peraturan ini terdiri dari 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2014.
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2013
Perlindungan-Pelayanan Terhadap Perempuan-Anak Korban Kekerasan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka untuk mengengatasi berbagai bentuk ancaman dan tindak kekerasan tersebut, perlu dilakukan pencegahan, pelayanan terpadu dan berkelanjutan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup; d. hak-hak korban; e. kewajiban dan tanggungjawab; f. pelayanan; g. pendampingan; h. penganggaran; i. pembinaan dan pengawasan; j. ketentuan peralihan; k. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XI Bab dan 20 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2013.
12 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 11 September 2014; perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah
Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3820 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009.
Peraturan ini terdiri dari 8 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2014.
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 11.1 Tahun 2013
SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KILIRNG PROVINSI MALUKU UTARA
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11.1, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9.1
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah dan Unit Kilirng Propinsi Maluku Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan integritasi data dan informasi sektor dan antar tingkat pemerintah diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan dukungan infrastruktur yang dapat menghubungkan antar
sektor/Satuan Kerja Perangkat Daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Simpul Jaringan dengan menyiapkan data spasial sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah dan Unit Kliring Provinsi Maluku Utara.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) tujuan dan sasaran, 3) kedudukan, tugas pokok dan fungsi, 4) penetapan lembaga dan standar teknis jaringan data spasial daerah, 5) pelaksanaan, 6) pembiayaan, 7) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VII Bab 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2019
PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA DAN PERILAKU KERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019-PEDOMAN TEKNIS
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Teknis Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka perhitungan yang objektif terhadap besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai Pasal 9 Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pedoman Teknis Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penilaian Capaian Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.46 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005;PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman teknis penilaian capaian sasaran kerja dan perilaku kerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai dilingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mentapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP); Pedoman Penilaian SKP dan Perilaku Kerja Pegawai.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
5 Halaman; Lampiran: 15 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2019
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019-PERUBAHAN ATAS
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Gubernur ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah untuk meningkatkan disiplin, kinerja, kualitas pelayanan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan pertimbangan yang objektif; dalam rangka untuk memberikan jaminan efisiensi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan anggaran
dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur Maluku Utara dimaksud;
Dasar Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010;PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipul di lingkungan pemerintah provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019; Ketentuan pasal 8 berubah, tabel 3 dan tabel 4 pada lampiran 1 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 18 Tahun 2013
otomatisasi dan pemerintah daerah - PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 18
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antaralain sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada kalimat diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari Pasal 18 Ayat (6), UU RI No.46 Tahun 1999, UU Ri No.32 Tahun 2004, UU RI No.33 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda Provinsi Maluku Utara No.6 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.8 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Maluku Utara No.19 Tahun 2009.
Peraturan gubernur Ini diatur tentang Perubahan atas peraturan gubernur Maluku Utara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan sekretariat daerah provinsi maluku utara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
II. Paragraf 1 Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, IV Paragraf 3 Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan (3) diubah, Bagian kedua puluh lima, pasal lima, pasal72 ayat (1), ayat (2) dan (3), II Paragraf 1 pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan (3) diubah, III Pada paragraf 2 pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) di ubah, VI Paragraf 1 Pasal 75 B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), VII. Paragraf 2 Pasal 75 C ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah,
26 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
