Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan
publik yang prima, berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektonik dan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik; Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik; Proses Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik; Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 97 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, diperlukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Jenis Penerimaan/Pembayaran dan Pengecualian
Bab IV Mekanisme Pembayaran Non Tunai
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian
data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan
terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem
elektonik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung diperlukan upaya pengamanan yang
memadai dan handal;
b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur Kunci
Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat
Elektronik uuntuk memberikan jaminan otentikasi data,
integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Tulungagung dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber
dan Sandi Negara Nomor 460/473/407.109/2021 dan Nomor
PERJ.238/BSSN/BS/KH.02.01/ 10/ 2021 tentang Pemanfaatan
Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menyusun peraturan
mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik;
d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ; 8 . Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
2016; 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017; 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11
Tahun 2018; 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; 16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2022
Materi pokok: mengatur mengenai Sertifikat Elektronik di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
b. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
c. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik;
d. Pembaruan Sertifikat Elektronik;
e. Pencabutan Sertifikat Elektronik;
f. QR-Code dan logo;
g. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemanfaat Sertifikat Elektronik;
h. Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
i. Pengawasan Dan Evaluasi Sertifikat Elektronik;
j. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan
tantangan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan
dan akuntabel perlu adanya pedoman dalam
merencanakan, membangun, mengembangkan,
mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi
SPBE;
b. bahwa SPBE Kabupaten Bandung yang terpadu
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konsep pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
membutuhkan keterlibatan semua pemangku
kepentingan Kabupaten Bandung dalam
pembangunan dan penyediaan sistem berbasis
teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna
optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Peraturan
Bupati Nomor 16 tahun 2016 tentang Kebijakan
Umum Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan
Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Aplikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13
Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi 5 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2019
Terdiri dari 47 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi serta oemantauan dan evaluasi SPBE, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, BD 2021/No.59 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
Pelaksanaan layanan publik berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu dilakukan pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dari berbagai macam ancaman keamanan informasi baik dari pihak internal maupun eksternal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/ME.KOMINFO/11/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016,Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2009,Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud, Pengamanan Informasi, Sumber Daya, Standar dan Prosedur Pengendalian, Manajemen Resiko, Mekanisme Penyelenggaraan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
61 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 72 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat
sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
maka perlu didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
secara terpadu; bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan
Lampiran huruf p, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengelolaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah; bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya
Peraturan Bupati agar pelaksanaannya serasi dan selaras dengan kebijakan nasional, visi pembangunan daerah dan tata
kelola pemerintahan yang baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 - 2021
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance perlu dilakukan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa dalam rangka mendorong penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Wonogiri yang terarah perlu disusun dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 - 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Induk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa mewujudkan keterpaduan perencanaan ,pelaksanaan ,evaluasi dan pengendalian pembangaunan Sumatera Selatan ,perlu di dukung dengan data yang akurat,mutahir ,terpadu ,dapat dipertangungjawabkan mudah diakses dan dibagi pakaikan ,sertadikelola secara seksamadan berkelajutan
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 oeraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data indonessia ,perlu ditindaklajuti dalam bentuk peraturan Gubenur yang menjadi dasar dan arah penyelengaraan satu data tingkat provinsi Sumatera Selatan
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 197;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 15 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014lPP No 51 Tahun 1999;PP No 11 Tahun 2001;PP No 61 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perpres No 39 Tahun 2019;Peremendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;Permendagri No 3 Tahun 2017;Permendagri No 86 Tahun 2017 ;Pergub No 82 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Kedudukan ,Kebijakan dan Strategi,Prinsip Satu Data,Penyelengaraan Satu data,Sumbaer daya Manusia,Insentif dan disintif,Pembinaan dan Kerjasama,Pendanaan ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 26
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
