Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; b. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik; c. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik; d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; e. Pencabutan Sertifikat Elektronik; f. QR-Code dan logo; g. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemanfaat Sertifikat Elektronik; h. Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; i. Pengawasan Dan Evaluasi Sertifikat Elektronik; j. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

21 April 2022

Tanggal Pengundangan

21 April 2022

Tanggal Berlaku

21 April 2022

Sumber

BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 59

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 245 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

spbe
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektonik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal; b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik uuntuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan; c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 460/473/407.109/2021 dan Nomor PERJ.238/BSSN/BS/KH.02.01/ 10/ 2021 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menyusun peraturan mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik; d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ; 8 . Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017; 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018; 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; 16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016; 18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2022 Materi pokok: mengatur mengenai Sertifikat Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; b. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik; c. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik; d. Pembaruan Sertifikat Elektronik; e. Pencabutan Sertifikat Elektronik; f. QR-Code dan logo; g. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemanfaat Sertifikat Elektronik; h. Pembinaan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; i. Pengawasan Dan Evaluasi Sertifikat Elektronik; j. Masa Berlaku Sertifikat Elektronik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022. jumlah 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT