Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelestarian Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
ABSTRAK:
hasil-hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan perlu dilakukan upaya pelestarian agar terlindungi, berkembang dan berkelanjutan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perpu RI No.2 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No.1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.7 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.10 Tahun 2012.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan, Badan Kerjasama Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit-unit kerja BKAD, serta pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya didukung dengan melaksanakan peljalanan dinas balk dalam kota
maupun melewati batas kota;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara;
a. Kepala Desa;
b. Ketua/Sekretaris /Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. Perangkat Desa;
d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
e. Unsur pendukung lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA PEKON, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan adalah adanya beberapa peraturan yang sudah dirubah dan dicabut sehingga tidak relevan lagi dengan peraturan Bupati yang lama.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa bagian kesatu pendirian dan
organisasi pengelola pada Pasal 132 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa
Desa dapat mendirikan BUM Desa, maka Bupati Kolaka Timur menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan
Pengelolaan BUMDes;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan
Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
c. bahwa salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan penduduk
miskin, adalah menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi
masyarakat desa dan salah satu strategi pembangunan yang patut
dikembangkan adalah rnembentuk Badan Usaha Milik Desa;
d. bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya secara yuridis formal harus berbadan hukum;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor
1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penaggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,
BAB V ORGAN,
BAB VI PENGELOLAAN,
BAB VII PERIZINAN,
BAB VIII PEMBUBARAN
BAB IX PEMBINAAN,
BAB X PENGAWASAN,
BAB XI KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (8), Pasal 125 dan Pasal 127 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015.
Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
57 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020
PETUNJUK - TEKNIS - PENGGUNAAN ,- PELAKSANAAN DAN PENETAPAN - RINCIAN - ALOKASI - DANA - DESA (ADD) - TAHUN 2020 - KABUPATEN - OGAN - KOMERING - ULU - TIMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah; melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2017;PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 112 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan t5ransmigrasi nomor 1 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan trransmigrasi nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan traansmigrasi Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Meteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020;Permendagri No 119 Tahun 2019;Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri ,Meteri Keuangan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Meteri Perencana Pembangunan Nasional /kepala badan perencana pembangunan nasional nomor ;116 tahun 2017;peraturan kepala lembanga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2016;sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 8 tahun 2018;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Maksud ,tujuan dan prinsip,sumber dana alokasi dana desa,pembagian dan penghitungan alokasi dana desa ,penyaluran alokasi dana desa,penggunaan alokasi dana desa ,penghasilam tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan intensif BPD,kekuasaan pengelolaan keuangan desa,pengelolaan keuangan desa,Pembinaan dan pengawasaan ,sanksi,kerugian keuangan ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
33 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang meliputi : ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, APBDesa, pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, pemantauan dan evaluasi atau SILPA dana desa, perencanaan APBDesa, pelaksanaan APBDesa, pelaksanaan pendapatan desa, pelaksanaan belanja desa, pelaksanaan pembiayaan desa, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, tata cara dan tahapan pencairan anggaran kegiatan, tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa, perubahan APBDesa, pembinaan dan pengawasan, mekanisme pencairan dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil kepada pemerintahan desa, ketentuan lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
