Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2015

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, BAB V ORGAN, BAB VI PENGELOLAAN, BAB VII PERIZINAN, BAB VIII PEMBUBARAN BAB IX PEMBINAAN, BAB X PENGAWASAN, BAB XI KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

21 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

21 Mei 2015

Tanggal Berlaku

21 Mei 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 16

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 161 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup no. 16 tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa bagian kesatu pendirian dan organisasi pengelola pada Pasal 132 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa, maka Bupati Kolaka Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; c. bahwa salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan penduduk miskin, adalah menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dan salah satu strategi pembangunan yang patut dikembangkan adalah rnembentuk Badan Usaha Milik Desa; d. bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara yuridis formal harus berbadan hukum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, BAB V ORGAN, BAB VI PENGELOLAAN, BAB VII PERIZINAN, BAB VIII PEMBUBARAN BAB IX PEMBINAAN, BAB X PENGAWASAN, BAB XI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2015

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT