PERWALI Kota Bandung No. 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Bandung Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 550 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Akibat Perubahan Alamat Tempat Tinggal Bagi Penduduk Yang Terkena Dampak Pemekaran, Pembentukan Dan Perubahan Nomenklatur Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 564 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 564, BD.2010/No.28 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kepuasan publik perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/04/ 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 172 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Publik (SPP) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 606 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 606, BD.2011/No.26 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Petugas Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki jabatan fungsional umum petugas pelayanan publik, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Petugas Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46.A Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan ini memuat Standar Kompetensi dan Syarat Jabatan Petugas Pelayanan Publik pada Unit Pelayananan Publik Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
110 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 608 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 608, BD.2011/No.24 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Standar Pelayanan Publik (SPP) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 634 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 634, BD 2017/634
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 764 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN
ABSTRAK:
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan telah ditetapkan dengan Perwali Bandung No. 764 Tahun 2014, namun dalam perkembangannya untuk lebih mengefektifkan serta memebrikan kemudahan dalam pengelolaan, pembinaan dan penataan parkir kaitan dengan pengendalian lalu lintas, maka Perwali Bandung termaksud perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali Bandung tentang Perubahan Atas Perwali Bandung No. 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; Kepmenhub No. 35 Tahun 2003; Perda Kota Bandung No. 16 Tahun 2012; Perwali Bandung No. 764 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 666 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 666, BD.2009/No.73 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistim dan prosedur pelayanan izin yang cepat, efesien dan terpadu; bahwa Standar Pelayanan Minimal Terpadu Bidang Perizinan menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan memaksimalkan sistim pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik.; bahwa menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat standar pelayanan khususnya di bidang pemberian perizinan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009.
Peraturan ini memuat Standar Pelayanan Minimal Perizinan Terpadu di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 673 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 673, BD.2011/No.27 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa seiring meningkatnya pembangunan di segala bidang, meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang beracun dan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, sehingga perlu menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri maka penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 2002; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 01 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur perizinan ,pengawasan limbah B3 dan pemulihan akibatnya di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2011.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
