Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2023

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Wilayah Perencanaan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

Rencana Detail - Tata Ruang - Kawasan Perbatasan Negara - Wilayah Perencanaan - Yetetkun - Provinsi Papua Selatan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 69, LN 2023 (137) : 78 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Wilayah Perencanaan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari, perlu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 14 Tahun 2022; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 32 Tahun 2015.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) pada Wilayah Perencanaan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a) peran dan fungsi RDTR KPN; b) cakupan WP; c) tujuan penataan Wilayah Perencanaan/WP; d) rencana Struktur Ruang; e) rencana Pola Ruang; f) ketentuan Pemanfaatan Ruang; g) Peraturan Zonasi; h) kelembagaan; i) peninjauan kembali; dan j) ketentuan sanksi. RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. RDTR KPN WP Yetetkun berperan sebagai alat operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada WP Yetetkun di Provinsi Papua Selatan. Penataan WP Yetetkun bertujuan untuk mewujudkan WP Yetetkun sebagai pusat pelayanan pintu gerbang KPN dengan mentransformasi kehidupan Masyarakat melalui sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Lampiran file: 19 berkas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 68 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah DI Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 68 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 10 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 43 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 43 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2015

Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional

Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional

Mencabut :

Perdirjen Perhubungan Udara Nomor SKEP/69/II/2001 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Keamanan Penerbangan

Download :
PM_92_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2023

Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia

Download :
Perpres Nomor 80 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peran Aktif - Indonesia - Dasar Laut Internasional

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 80, LN 2023 (156) : 44 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional

ABSTRAK:

Untuk mencapai tujuan nasional dalam pemanfaatan kawasan dasar laut internasional dan sumber daya alam di dalamnya sebagai warisan bersama umat manusia diperlukan peran aktif Indonesia di kawasan dasar laut internasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1985; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan Keppres Nomor 178 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur tentang peran aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional (KLDI) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KDLI adalah dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas wilayah yurisdiksi Indonesia. Penyelenggaraan aktivitas di KDLI terdiri atas pelaksanaan: 1) riset ilmiah kelautan; 2) pengelolaan mineral; dan 3) pemanfaatan mineral hasil kegiatan eksploitasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Lampiran file: 44 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1972

Pengesahan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia Tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia

Download :
Kep.Pres No. 66 Tahun 1972.pdf
Keppres Nomor 66 Tahun 1972 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2022

Batas Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Kabupaten Pidie DI Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download :
Permendagri Nomor 69 Tahun 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 1972.