Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.656 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/11/2012 Tahun 2012

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 80/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/10/2012

Download :
Permendag No. 73 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014

Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

Download :
Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2016

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Balangan No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Download :
PERDA_NO_27 edit.pdf

Abstrak

PERTAMBANGAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2016/NO.27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaan penyelenggraan pemerintahan di Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya perlu disesuaikan. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terkait dengan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka perlu untuk dilakukan Pencabutan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2012) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3 halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Mencabut :

Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Permen ESDM No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum

Download :
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1979

Wajib Tera Dan Wajib Tera Ulang Meter Gas

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Keppres No. 46 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2019

PEMASARAN GAS BUMI

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PERBUP NO 31 TAHUN 2019 PEMASARAN GAS BUMI.pdf

Abstrak

PEMASARAN GAS BUMI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMASARAN GAS BUMI

ABSTRAK:

pemerintah daerah Kabupaten Sorong selama ini memanfaatkan peluang dalam berbagai kegiatan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Sorong, dan pemerintah Kabupaten Sorong berkeinginan untuk mengelola potensi sumber daya alam potensi ekonomi lainnya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya pengaturan bahwa kontrak kerja sama pemasaran Gas Bumi harus melaui PT. Malamoi Olom Wobok, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasaran Gas Bumi
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 , 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, 4. Undang-Undang Nomor 33 Tanun 2004, 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, 9. Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 , 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2008.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi harus melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3, Pemerintah daerah memberikan teguran tertulis kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam melakukan pemasaran Gas Bumi yang tidak melalui PT. Malamoi Olom Wobok Bidang Minyak dan Gas Bumi untuk dipasarkan kepada pihak ke-3,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENGGALIAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN MALINAU

Kehutanan dan Perkebunan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Nomor 13_2017 PENCABUTAN ijin galian gol C.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1979

Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Tanah

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi

Download :
Keppres No. 22 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2012

Pedoman Kompensasi atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Pergub_28_2012.pdf

Abstrak

PERIKANAN - PERALATAN - MINYAK DAN GAS BUMI - EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI - BUMN - BUMD - SWASTA - ASING - INVESTOR

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2012/No.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Kompensasi atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor

ABSTRAK:

Kegiatan penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis di lepas pantai tidak boleh terganggu oleh alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan milik para nelayan setempat. Pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dapat menimbulkan keresahan terhadap pemiliknya, sehingga perlu diatur kompensasinya atas pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1973; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 35 Tahun 2004; Keppres No. 117/P Tahun 2008; Permen KP No. PER.02/MEN/2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmen KP No. KEP.30/MEN/2004; Perda Prov. Kaltim No. 08 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Kewajiban Para Pihak; Pelaksanaan Kompensasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2012.
6 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1979.