Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2012

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kewenangan Pemerintah Daerah; 4. Jenis Komoditas Tambang; 5. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Bagian Kesatu : Wilayah Pertambangan Bagian Kedua : Wilayah Usaha Pertambangan Bagian Ketiga : Wilayah Pertambangan Rakyat Bagian Keempat : Usaha Pertambangan 6. Perizinan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pemberian WIUP Bagian Ketiga : Pemberian IUP Bagian Keempat : Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Kelima : Pemasangan Tanda Batas Bagian Keenam : Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP Bagian Ketujuh : Perpanjangan IUP Eksplorasi Bagian Kedelapan : Perpanjangan IUP Operasi Produksi 7. Pertambangan Rakyat; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Izin Pertambangan Rakyat 8. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan; 9. Perubahan Luasan Wilayah; Bagian Kesatu : Penciutan Wilayah Bagian Kedua : Perubahan Karena Hak Masyarakat 10. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat; 12. Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Dan Pemurnian; Bagian Kesatu : Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Bagian Kedua : Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara 13. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 14. Tata Cara Penyampaian Laporan; 15. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP; 16. Larangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin; Bagian Kesatu : Larangan Bagian Kedua : Hak Bagian Ketiga : Kewajiban 17. Reklamasi dan Pascatambang; Bagian Kesatu : Reklamasi dan Pascatambang IUP Bagian Kedua : Reklamasi dan Pascatambang IPR 18. Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Teknik Tambang; Bagian Kesatu : Kepala Inspeksi Tambang (PIT) Bagian Kedua : Kepala Teknik Tambang 19. Pendapatan Daerah; 20. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Bagian Kesatu : Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kedua : Perlindungan Masyarakat 21. Sanksi Administratif; 22. Ketentuan Penyidikan; 23. Ketentuan Pidana; 24. Ketentuan Peralihan 25. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

30 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2012

Tanggal Berlaku

30 Januari 2012

Sumber

LD.2012/NO.7

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 840 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Balangan No. 27 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

PERTAMBANGAN - MINERAL - BATUBARA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan mineral dan batubara yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengelola sumber daya alamnya yang potensial yang terdapat diwilayahnya antara lain dalam pengelolaan usaha pertimbangan mineral dan batubara, maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau dampak negatif kegiatan pengelolaan sumber daya alam, perlu diatur kegiatan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara dan dalam rangka pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu diatur perijinannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Keppres. RI No. 75 Tahun 1996; Permen. ESDM No. 18 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Kewenangan Pemerintah Daerah; 4. Jenis Komoditas Tambang; 5. Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Bagian Kesatu : Wilayah Pertambangan Bagian Kedua : Wilayah Usaha Pertambangan Bagian Ketiga : Wilayah Pertambangan Rakyat Bagian Keempat : Usaha Pertambangan 6. Perizinan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Pemberian WIUP Bagian Ketiga : Pemberian IUP Bagian Keempat : Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Kelima : Pemasangan Tanda Batas Bagian Keenam : Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP Bagian Ketujuh : Perpanjangan IUP Eksplorasi Bagian Kedelapan : Perpanjangan IUP Operasi Produksi 7. Pertambangan Rakyat; Bagian Kesatu : Umum Bagian Kedua : Izin Pertambangan Rakyat 8. Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan; 9. Perubahan Luasan Wilayah; Bagian Kesatu : Penciutan Wilayah Bagian Kedua : Perubahan Karena Hak Masyarakat 10. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat; 12. Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan Dan Pemurnian; Bagian Kesatu : Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian Bagian Kedua : Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara 13. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 14. Tata Cara Penyampaian Laporan; 15. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar WIUP; 16. Larangan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin; Bagian Kesatu : Larangan Bagian Kedua : Hak Bagian Ketiga : Kewajiban 17. Reklamasi dan Pascatambang; Bagian Kesatu : Reklamasi dan Pascatambang IUP Bagian Kedua : Reklamasi dan Pascatambang IPR 18. Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Teknik Tambang; Bagian Kesatu : Kepala Inspeksi Tambang (PIT) Bagian Kedua : Kepala Teknik Tambang 19. Pendapatan Daerah; 20. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Bagian Kesatu : Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kedua : Perlindungan Masyarakat 21. Sanksi Administratif; 22. Ketentuan Penyidikan; 23. Ketentuan Pidana; 24. Ketentuan Peralihan 25. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012. 51 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2012

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT