Pencarian Peraturan

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PENJABAT LAIN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021 (2)

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Penjabat Lain

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, diperlukan suatu sistem pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat tercapai tujuan pembangunan dan kesejabteraan masyarakat di Daerah, serta bahwa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor Tahun 2015 tentang Tuntutan Perbendabaraan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan baru.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 38 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 133 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, kewenangan penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian, penghapusan piutang atas kerugian daerah, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Gorontalo Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran

PENYELENGGARAAN-INOVASI-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Daerahdan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Inovasi Daerahdi Kabupaten Gianyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018,
BAB I KETENTUAN UMUM,BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI,BAB III JENIS, PROSEDUR, DAN METODE,BAB IV PENILAIAN DAN PENGHARGAAN ,BAB V KERJA SAMA INOVASI,BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,BAB VIII KETENTUAN PENUTUP,Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
15 Halaman

tata - cara - tuntunan - ganti - kerugian - daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, 27/12/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 dengan PP No. 38 Tahun 2016 maka perlu menetapka Perda tentang Tata Cara Tutunan Ganti Kerugian Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Perda Kot. Tasikmalaya No. 13 Tahun 2015; Perda Kot. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kerugian Daerah, Informasi Dan Pelaoran Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan Dan Penyetoran, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluarsa, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
27 Hlm.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2014/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2) tanggal 25 Juni 2014, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 6. Undang-Undang .......... -42- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Undang-Undang .......... -43- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah ....... -44- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan .......... -45- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Pasal 2 Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini. Peraturan ........ -46- Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
5

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2016/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait dengan tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Sadan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 2 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BUKAN BENDAHARA, PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pernerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah Otonorn. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lernbaga Perwakilan Rakyat Daerah Kata Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah. 5. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang rneliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah. 3 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral. 8. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saharn, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 9. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 14. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 15. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo 16. Yang bersangkutan adalah Pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang telah melakukan kerugian Daerah. 17. Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 19. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah. 4 20. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian daerah. 21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pemyataan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. 22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 23. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat (SKP) dikeluarkan oleh Kepala Instansi Daerah atau W alikota atau Presiden yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 24. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepalaa lnstansi Daerah atau Walikota atau Presiden tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 25. Surat Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah adalah Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya untuk mengganti Kerugian Daerah karena terbukti adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum baik disengaja atau tidak sengaja atau lalai yang terdapat Kerugian Daerah. 26. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Presiden tentang pembebasan pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai berdasarkan Keputusan MP-TGR. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. 27. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. 28. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang 5 berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGR untuk sementara di tangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 30. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa Pemidanaanatau bebas atau lepas dan segala tuntutan Hukum dalam ha! serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. 31. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penuntutan dan Peradilan tentang suatu Perkara yang Ia dengar, Ia lihat Sendiri dan Ia alami Sendiri. 32. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 33. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian negara/ daerah. 34. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Setiap pejabat negara, pejabat lainnya dan Pegawai ASN bukan bendahara karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian Daerah. (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi. Pasal 3 Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi : a. setiap Pegawai ASN bukan bendahara dilingkungan Pemerintah Kota; b. Walikota atau Wakil Walikota; c. pimpinan dan anggota DPRD; d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah; BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI 6 Pasal 4 (1) Walikota dalam menyelesaikan kerugian daerah, dibantu oleh MP-TGR. (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota. (3) MP-TGR terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Inspektur/kepala badan pengawasan; c. Kepala Dinas yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. Personil lain seperti Asisten Sekretariat Daerah, Kepegawaian, Hukum, dan/ a tau unit kerja terkait. (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil. (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Pasal 5 (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi atau laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPTGR menyelenggarakan fungsi: a. mengambil keterangan tertuntut, saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti serta mengkaji ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian daerah; b. memberikan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; c. membuat keputusan atas pembebanan penggantian kerugian daerah atau pembebasan ganti kerugian daerah; d. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah kepada Walikota sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Walikota atas pengenaan atau Pembebanan Ganti Kerugian Daerah atau Pembebasan Ganti Kerugian Daerah. (3) Keputusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat Final dan mengikat. Pasal 6 (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh sekretariat. 7 (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. (3) MP-TGR dalarn melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Sekretariat MP-TGR bertugas: a. menghitung jumlah kerugian daerah; b. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai ASN bukan bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; c. menilai harta kekayaan milik Pegawai ASN, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk dijadikan sebagai jarninan penyelesaian kerugian daerah; d. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM; e. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; Pasal 7 Tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi maupun pembebasan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABIV INFORMASIDANPENGUNGKAPAN Bagian Kesatu Informasi Pasal 8 Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber atau informasi atau laporan, meliputi: a. hasil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah ; b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; d. hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Bagian Kedua Pengawasan dan/ atau Pemberitahuan Atasan Langsung atau Kepala Instansi Daerah 8 Pasal 9 (1) Setiap Kepala Instansi Daerah wajib meneliti setiap informasi yang diterima berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawabnya. (2) Apabila informasi tersebut mengenai atau berhubungan dengan kerugian daerah yang diurus atau menjadi tanggung jawab Kepala Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian TGR Daerah. Pasal 10 Setiap Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lainnya yang karena jabatannya sebagai atasan langsung mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan merugikan daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib segera melaporkan kepada atasannya secara tertulis. Pasal 11 (1) Kepala Instansi Daerah setelah memperoleh informasi atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, segera melakukan penelitian,pemeriksaan dan pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian daerah; b. jumlah kerugian daerah; c. pegawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya yang tersangkut; d. unsur kesalahan dari masing-masing pihak; e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. (2) Apabila dipandang perlu Kepala Instansi Daerah dapat membentuk tim ad hoc dengan mempertimbangkan bobot permasalahan kerugian daerah. (3) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Inspektorat. (4) Hasil penelitian, pemeriksaan, atau pembuktian mengenai kerugian daerah dilaporkan kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui. (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan adanya kerugian daerah. (6) Kepala Instansi Daerah wajib menyimpan bukti-bukti atau berkasberkas yang berkaitan dengan kerugian daerah. 9 (7) Kepala Instansi Daerah dalam melakukan tindakan upaya pengembalian kerugian daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Bagiao Ketiga Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan Pasal 12 (1) Setiap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian; (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pemeriksaao oleh Aparat Pengawasan Intern/Fungsional Pasal 13 (1) Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembuktian. (2) Pembuktian besarnya kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sidang MP-TGR. (3) Tata cara penyampaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern/Fungsional disampaikan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan . Bagian Kelima Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum Pasal 14 Putusan hakim yang menjatuhkan atau memutuskan hukuman pengembalian kerugian daerah terhadap setiap pejabat negara, pejabat lainnya atau Pegawai ASN bukan bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaiannya dalam proses tuntutan ganti rugi. BABV PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN 10 Bagian Kesatu Pembuktian Pasal 15 (1) Walikota menugaskan MP-TGR untuk menindak lanjuti setiap kasus kerugian daerah melalui sidang MP-TGR paling Jama 7 (tujuh] hart kerja sejak menerima laporan a tau informasi basil pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala Instansi Daerah, basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, basil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intem/fungsional, dan/atau basil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, (2) Penugasan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas. Pasal 16 (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), MP-TGR melakukan sidang TGR sesuai tugas dan fungsinya untuk menyimpulkan apakah telah terjadi kerugian daerah. (2) Togas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Bagian Kedua Putusan Pasal 17 (1) Apabila basil sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terbukti adanya kerugian daerah dan keberatan atau pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima, MP-TGR memutuskan pembebanan penggantian kerugian daerah. (2) Apabila basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak cukup bukti merugikan keuangan daerah , MP-TGR memutuskan pembebasan atas Tuntutan Ganti Rugi. Pasal 18 (1) Sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga pulub) hari sejak MP-TGR mernperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Pegawai ASN bukan bendahara dapat dibebas tugaskan sementara dari jabatannya, selama dalam proses sidang MP-TGR. (3) Pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 11 Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 19 MP-TGR melaporkan hasil sidang dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Walikota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil sidang. BAB VI KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN DAERAH Pasal 20 (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil persidangan, menetapkan keputusan walikota tentang pembebasan TGR atau keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah. (2) Pembebasan TGR atau pengenaan ganti kerugian daerah, tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hari diperoleh bukti baru yang cukup. Pasal 21 (1) Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian daerah. (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, MP-TGR wajib mencatat kerugian daerah tersebut dalam daftar kerugian daerah. Pasal 22 Setiap putusan pidana terhadap adanya kerugian Daerah tidak menghapus penggantian kerugian Daerah. Pasal 23 Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah, menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Sadan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang pembebasan TGR atau Keputusan 12 Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan Iainnya. BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Pasal 24 Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara: a. penyelesaian secara damai; b. penyelesaian secara paksa; c. penyelesaian secara perdata atau pidana. Bagian Kesatu Penyelesaian Secara Damai Pasal 25 (1) Penyelesaian TGR diupayakan dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dengan mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupun angsuran. (2) Penggantian atau pelunasan kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pemyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Walikota tentang pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan, (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. Pemyataan kesanggupan dan/ a tau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti; b. Jumlah kerugian daerah yang hams dibayar; c. Cara penggantian secara tunai dan seketika; d. Jangka waktu pembayaran; e. Pemyataan penyerahan barangjaminan (jika ada); f. Tempat dan tanggal surat; g. Tanda tangan yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. (5) Pada saat Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen antara lain: 13 a. daftar barang jaminan; b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggungjawab; c. surat kuasa menjual. Pasal 26 (1) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan. (3) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka kelebihan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. (4) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, maka keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan/atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai dengan kerugian daerah disertai dengan surat kuasa menjual. (5) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretariat MP-TGR berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (6) Keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan MP-TGR. Bagian Kedua Penyelesaian Secara Paksa Paragraf 1 Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerughm Sementara Pasal 27 (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah. (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan. 14 Pasal 28 (1) Berdasarkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Walikota melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban: a. Memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai dan seketika; b. memerintahkan pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual. c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik yang pegawai ASN bukan bendahara, pejabat Negara atau pejabat lainnya atau pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris. d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi. (2) Keputusan pembebanan ganti kerugian daerah pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dan seketika. (3) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi, dapat dilakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya yang bersangkutan. (4) Pemotongan gaji dan/atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dipandang perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan paksa. Pasal 29 (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sitajaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah kota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKP2KS. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului. (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR atau Kepala Instansi Daerah terkait. (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan / conservatoir beslag. 15 (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh MP-TGR atau Instansi Daerah terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang. Paragraf2 Surat Keputusan Pembebanan Pasal 31 Walikota atau Kepala Instansi Daerah mengeluarkan SKP, apabila SKTJM telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian daerah belum diganti sepenuhnya. Pasal 32 (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. (2) SKP disampaikan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya melalui atasan langsung atau kepala Instansi Daerah terkait dengan tanda terima dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya. Pasal 33 (1) Berdasarkan SKP dari Walikota atau Kepala Instansi Daerah, Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima SKP. (2) Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya yang telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Pengambilan Harta Kekayaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penggantian Kerugian Daerah. Pasal 34 SKP memiliki hak mendahului. Pasal 35 SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat ( 1) telah terlampaui dan Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat Negara atau pejabat lainnya tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, maka Pemerintah Kota mengajukan 16 permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan yang bersangkutan. Pasal 36 Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ a tau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 37 (1) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau Pejabat lainnya tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka atasan langsung atau Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan melakukan pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lainnya paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. (2) Apabila Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat negara atau pejabat lainnya memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak pegawai yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah. Paragraf3 Keputusan Pencatatan Pasal 38 Surat keputusan pencatatan ditetapkan, apabila: a. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; b. Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Pasal 39 Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya. 17 Paragraf 4 Wewenang Penerbitan SKP2KS, SKP clan Surat Keputusan Pencatatan Pasal 40 (1) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Kepala Instansi Daerah yang bersangkutan apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai ASN bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota. (2) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Walikota apabila kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Instansi Daerah atau pejabat lainnya. (3) SKP2KS, SKP dan Surat Keputusan Pencatatan diterbitkan oleh Presiden dalam ha! kerugian daerah yang terjadi dilakukan oleh Pejabat Negara. Bagian Ketiga Penyelesaian Secara Perdata atau Pidana Pasal 41 ( 1) Penyelesaian kerugian daerah yang telah melewati masa kadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian Daerah dapat dilaksanakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata. (2) Apabila penyelesaian kerugian Daerah terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana. BAB VIII KERUGIAN BARANG DAERAH Pasal 42 (1) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena force majeure atau keadaan diluar kemampuan manusia karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah Jongsor, banjir, kebakaran, atau disebabkan oleh proses alamiah seperti membusuk, mencair,menyusut, mengurai, menguap, dibebaskan dari ganti kerugian daerah. (2) Kerugian daerah atas uang atau barang daerah oleh karena hilang, pencurian, penodongan, perampokan, penggarongan, dan lain-lain merupakan kelalaian yang harus dikenakan ganti kerugian daerah. 18 Pasal 43 Penyelesaian kerugian daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. BAB IX KADALUWARSA Pasal44 Kewajiban Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 45 Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat lainnya, sejak Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara atau pejabat lainnya diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. BABX PENGHAPUSAN Pasal 46 (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkannya SKTJM/SKP2KS/SKP. (2) Penghapusan piutang TGR dilaksanakan setelah jumlah kerugian daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP. (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusan buku piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian Daerah yang telah dibayarkan ke Rekening Kas Daerah ternyata lebih besar daripada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan Daerah dan/ atau yang telah dibayarkan sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 BAB XI PENYETORAN Pasal 47 (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas daerah. (2) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah diserahkan melalui penyelesaian secara perdata atau pidana, walikota melakukan upaya agar putusan pengadilan atas aset yang disita dan barang yang dirampas diserahkan ke kas daerah dan selanjutnya hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas daerah Kota Palopo. BAB XII PENAGIHAN Pasal 48 Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian daerah. Pasal 49 (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap Pegawai ASN bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya yang karena perbuatan melawan hukum dan/ atau melalaikan kewajiban yang mengakibatkan kerugian daerah terdiri atas: a. SKTJM disertaijaminan yang sepadan; b. SKP2KS; atau c. SKP. (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR setiap saat atau setiap bulan. Pasal 50 Apabila penagihan kerugian daerah mengalami hambatan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penagihan secara paksa. BAB XIII PELAPORAN PENYELESAIAN TGR Pasal 51 20 (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain yang terkait. BAB XIV AKUNTANSI DAN PELAPORAN Paaal 52 Tata cara pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan dan piutang TGR, serta penghapusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. BAB.XV SANKS I Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 53 Pegawai ASN bukan bendahara atau Pejabat Negara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi Pidana. Bagian Kedua Sanksi Perdata atau Pidana Pasal 54 (1) Apabila putusan Pengadilan memutuskan sanksi pidana atau perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan TGR. (2) Apabila putusan Pengadilan memutuskan pembebasan atau tidak bersalah kepada yang bersangkutan, maka putusan Pengadilan dapat dipakai sebagai dasar untuk membebaskan dari sanksi TGR. BAB XVI KETENTUANPENUTUP 21 ,,,,,. .. \ Pasal 55 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
Nomor 17 / V / Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
26

penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2024/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa tuntutan ganti Daerah merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara ibu pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah serta menyelesaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan maka Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan dan Penyetoran, Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian, Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah, Kedaluwarsa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2019 dicabut.
47 hlm

tata

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang ''•"·· " ............. TENTANG 2004 Tahun 1 Nomor Lembaran Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 5934 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Norno r 161); 16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147); 17. Peraturan Daer ah Ka bu paten But on Teng ah Nomor 1 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB V TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB X PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BAB XI KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANT! KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
40 hal

penanganan-tlhp-pemprov papua

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD 2022 (16): 6 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat, bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, perlu disusun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat digunakan pedoman untuk LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang Auditinya berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
6 hlm

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD/2022/NO.58

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

ABSTRAK:

Bahwa untuk menunjang kinerja penugasan investigasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
6 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.