Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (12), Pasal 52 ayat (6), Pasal 58 ayat (2), Pasal 6, Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (2) Perda Kab. Majalengka No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMD, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemanfaatan BMD.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Majalengka No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pemanfaatan, Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
115 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah;Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
19 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 55 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan Pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang telah ada;
b. bahwa berdasarkan ketentuam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (LembaranN e g a r a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomorsi108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGAMANAN ADMINISTRASI
BAB III PENGAMANAN FISIK
BAB IV PENGAMANAN HUKUM
BAB V PEMBIAYAAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 45 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerpajakan
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Boyolali No. 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 104
dan Pasal 190, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan evaluasi
terhadap pemberian insentif kepada pemungut Pajak Daerah;
bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 3, perubahan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5, perubahan Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2020 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya penertiban penggunaan tanda nomor
kendaraan dinas instansi/unit kerja/satuan organisasi
perlu disesuaikan menurut susunan lembaga
pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul; bahwa untuk terlaksananya ketertiban tanda nomor
kendaraan dinas instansi/unit kerja/satuan organisasi,
perlu ditetapkan penetapan nomor kendaraan dinas
instansi/unit kerja/satuan organisasi di Gunungkidul.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1950 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2017.
Materi pokok : Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Identitas Kendaraan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016
pedoman - pelaksanaan - tender - kerja - sama - pemanfaatan - barang - milik - daerah - tanah - dan - bangunan - terletak - di - kelurahan - pakansari - kecamatan - cibinong
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik daerah yang telah dipergunakan dalam menunjang penyelenggaran tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah untuk tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pembangunan daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoamn Pelaksanaan Tender Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Terletak di Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015; Perda kab Bogor No. 27 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 13 tahun 2012; Perda kab Bogor No. 5 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pemanfaatan, Objek Dan Jangka Waktu Kerja Sama Pemanfaatan, Pelaksanaan Tender, Perjanjan Kerja Sama Pemanfaatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
24 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 42, Pasal 58, Pasal 66, Pasal 77, Pasal 86, Pasal 96, Pasal 101, Pasal 113, Pasal 121, Pasal 127, dan Pasal 132 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 366 (tiga ratus enam puluh enam) pasal diantaranya; Ketentuan Umum;Perencanaan Kebutuhan BMD;Pemanfaatan BMD; Pengamanan BMD; Pemindahtangan BMD Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 74 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 174
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honorarium Bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam tugas penyelenggaraan administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu memberikan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai pejabat pengelola barang milik daerah dan honorarium pejabat pengelola barang milik daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Lingga Nomor 42 Tahun 2016
10 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
