Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, PP No.65 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.70 Tahun 2012, Inpres No.5 Tahun 2004, Perda No.1 tahun 2010;
Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan; Organisasi Unit Layanan Pengadaan; Pembiayaan; ketentuan Lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2017
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TELAH SELESAI
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI TELAH SELESAI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena telah selesainya proses tuntutan ganti rugi, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Proses Tuntutan Ganti Rugi Telah Selesai.
Mengingat: 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun
2019 Nomor 5).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini, Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena proses tuntutan ganti rugi telah selesai, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2020.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 01/M-DAG/PER/1/2013, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara yang profesional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 2006; Perbup No. 24 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode etik pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya menagtur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik pengadaan barang/jasa, majelis kode etik, pemeriksaan dan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia NO. 7, jdih.anri.go.id : 4 hlm.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standardisasi Harga Satuan Perencanaan Barang di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022
PERWALI Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Orang Perseorangan
Mencabut :
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu pemenuhan dengan melibatkan penyedia jasa; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Materi pokok : Jenis Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaan, Sistem Informasi Manajemen, Monitoring, Evaluasi, Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PADA RSUD KABUPATEN PACITAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa guna efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu adanya penyesuaian atas jenjang nilai pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Urnurn;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pernerintah Pola Keuangan Badan Layanan Urnurn di Lingkungan Departernen Kesehatan;
Peraturan Bupati Nornor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Urnurn Daerah Pada Rurnah Saldt Urnurn Daerah Kabupaten Pacitan
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nornor 38 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Urnurn Daerah Pada Rurnah Sakit Urnurn Daerah Kabupaten Pacitan, diubah yaitu Ketentuan dalam pasal 6;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
3 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
