Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 151 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2020

Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Syarat - Tata Cara - Pencatatan - Pengalihan - Paten

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN.2020/No.191, TLN No. 6546, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
PP ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2022

Lisensi Arsitek

Hak atas Kekayaan Intelektual Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Pergub Sumsel No_43 Tahun_2022.pdf

Abstrak

LISENSI-ARSITEK

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BD.2022/NO.43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Lisensi Arsitek

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek; serta bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2017; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022; Peraturan Gubemur No 11 Tahun 2012; dan Peraturan Gubemur No 24 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, lisensi, ketentuan penerbitan lisensi, dokumen lisensi, hak dan kewajiban pemilik lisensi, pembinaan penyelenggaraan lisensi, arsitek asing, sanksi administratif, pengabdian masyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
14 hlm, Lampiran: 5 hlm

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/PRT/M/2015 Tahun 2015

Tata Cara Penggunaan Paten Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Hak atas Kekayaan Intelektual Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perumahan, Permukiman

Download :
PermenPUPR49-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu No. 4 Tahun 2011

Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
perda-luwu-4.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1982

Hak Cipta

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Diubah dengan :

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2021

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
PP No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Download :
PP Nomor 55 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Serah Simpan - Karya Cetak - Karya Rekam

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN.2021/No.77, TLN No.6667, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu menetapkan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PP ini mengatur mengenai : 1) pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam; 2) pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 3) peran serta masyarakat; 4) pemberian penghargaan; dan 5) tata cara pengenaan sanksi administratif. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 70 Tahun 1991 dan PP Nomor 23 Tahun 1999.
Penjelasan 8 hlm.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019

Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Mencabut :

Permenkumham No. 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
Permenkumham No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten

Download :
Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2004

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Obat Anti Retroviral

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral

Diubah dengan :

KEPPRES No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral

Download :
KEPPRES No.83 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 32 Tahun 2020

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download :
Perwako_Btm_2020_no_32.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2018

Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Hak atas Kekayaan Intelektual Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Mencabut :

Perka Batan No. 167/KA/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset

Download :
Peraturan BATAN No. 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2004.

ABSTRAK:	Menimbang dari beberapa hal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010 Penetapan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di Kota Batam
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020. 7 hlm

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.