Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2020

Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PP ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

11 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2020

Sumber

LN.2020/No.191, TLN No. 6546, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Subjek

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 6920 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 46 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERPRES No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Syarat - Tata Cara - Pencatatan - Pengalihan - Paten
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 46, LN.2020/No.191, TLN No. 6546, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. PP ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik oleh Menteri Hukum dan HAM.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521