Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Peraturan Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, untuk memberikan pedoman dan
kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak, perlu disusun Road Map
Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak periode 2021-2026. Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
99 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan; Sistematika; Pelaksanaan, Pembinaan Dan Penilaian Reformasi Birokrasi; Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Program Percepatan Reformasi Birokrasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 103 tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 4
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai tata kelola pemerintahan
yang baik;
b. bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah dan
Kepala Satuan/Unit Kerja dapat menetapkan ketentuan teknis
internal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Pedoman Evaluasi lmplementasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tenta.ng Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 135 Tahun 2018 tentang
Perccpatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 441); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembcntukan
dan Susunan Perangkat Dacrah (Lcmbaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PEDOMAN EVALUASI
BAB Ill
KELEMBAGAAN
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BABV
PENDANAAN
BABVl
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Melalui Sistem Pelaporan Pembangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; BAB III diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 3 (tiga) bab, yakni Bab IIIA, Bab IIIB dan Bab IIIC;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
merubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020
6 halaman peraturan dan 48 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 286 Tahun 2022
ROAD - MAP - BIROKRASI - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - 2021 - 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 286, BD 2022/286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.26 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perda No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi; bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perlu
mengoptimalkan peran dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional melalui
pengaturan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah untuk
melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2021
pedoman - pembangunan - zona - integritas - menuju - wilayah - bebas - dari - korupsi - dan - wilayah - biroakrasi - bersih - dan - melayani - di - lingkungan - instansi - pemrintah - kabupaten - ciamis
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2021/31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai 3 sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi biroakrasi berdasarkan ketentuan BAB 2 huruf C maka perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Koru[si dan wilayah Biroakrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instransi Pemerintah Kab. Ciamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No, 39 tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen pendayagunaan aparatur negrara dan reformasi biroakrasi No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen pendayagunaan aparatur negara dan reformasi biroakrasi No. 10 tahun 2019; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denfgan Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tahapan Pembangunan Zona Integritras, Persyaratan Dan Mekanisme Perngajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Menuju Wilayah Biroakrasi Bersih Dan Melayani; Pembinaan Dasn Pengawasan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
15 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, elisien dan terpercaya guna meningkatkan kinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2O16, PP No.11 Tahun 2Ol7, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPAN&RB No.25 Tahun 2021, PermenPAN&RB No.6 Tahun 2022, PermenPAN&RB No.7 Tahun 2022, PERDA No.4 Tahun 2O19, PERGUB No.59 Tahun 2O21,
Peraturan Gubernur Tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Halaman 106
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
