Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan efektif dan efisien, berdayaguna dan berhasilguna serta dapat selaras dengan kondisi di Daerah, maka sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/3155/SJ tanggal 26 Juni 2015 Hal Rekomendasi Hasil Kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipandang perlu menyusun Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standarisasi biaya, termasuk didalamnya Standarisasi Harga Barang, Sewa, Pemeliharaan, dan Jamuan, Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas dan Standarisasi Honorarium dan Tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021
ABSTRAK:
untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka Jaring Pengaman Sosial terhadap dampak Covid-19 Kabupaten Natuna perlu diatur dalam Peraturan Bupati
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 4 TAHUN 1984; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 24 TAHUN 2007; UU NO. 11 TAHUN 2009; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 13 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 21 TAHUN 2020; PP NO. 63 TAHUN 2017; PERPRES NO. 17 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; PERMENSOS NO. 22 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2020
Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Natuna dan/atau bukan penduduk kabupaten Natuna yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; bahwa dalam rangka keberlanjutan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas
3. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
4. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
5. Pembentukan Tim Verfikasi
6. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
7. Berita Acara Serah Terima
8. Prosedur Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang Telah Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
9. Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
Isi 20 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta untuk pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-
2024.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024. Terdiri atas 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
9 halaman.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 39, BN.2021/No.1012, peraturan.go.id: 48 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021
PERWALI Kota Kediri No. 22 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor
25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019
Materi Pokok: mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
jumlah 30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan nomenklatur dan tugas dengan
uraian jabatan pada aplikasi Pusdasip serta untuk
menyelaraskan dengan perencanaan dan keuangan daerah
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun
2019, maka perlu adanya perubahan susunan organisasi
dan tugas fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan. memuat antara lain perubahan nomenklatur susunan struktur dinas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 51
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan
jumlah 6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 53 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS - PEMBERIAN BANTUAN BAGI KELUARGA YANG MELAKSANAKAN ISOLASI AKIBAT TERPAPAR CORONA VIRUS DISEASE 2019.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya penanganan dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu adanya
pemenuhan kebutuhan dasar pangan berupa bantuan bagi keluarga yang melaksanakan isolasi akibat terpapar Covid-19.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU no 2 Th 1993; UU no 36 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 77 Th 2020; Permenkes No 1501/Menkes/Per/X/2010; Perwal Tangerang No 63 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid-19; 3. Tahapan pemberian bantuan bagi Keluarga Yang Melaksanakan Isolasi Akibat Terpapar Covid-19; 4. Pembiayaan; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7),
Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat
(3), dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Terdiri dari 53 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, tata cara penerapan sanksi administratif, tata cara partisipasi masyarakat dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah, tata cara pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
mengatur mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
56 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
