STRUKTUR ORGANISASI - PAJAK/RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN PUBLIK
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 242, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62115
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
PERGUB ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan Dinas Pelayanan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis; Peraturan Gubernur tentang Jabatan Fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak; Peraturan Gubernur tentang pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Dinas Pelayanan Pajak; Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja dan kebutuhan peralatan kerja Dinas Pelayanan Pajak.
35 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 243 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - PUSAT - PELAYANAN - TERPADU - SEMBILANG - DI OPI MALL JAKABARING SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243, BD.2020/No.243
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dapat
membentuk Gerai Layanan atau Outlet di Mal
b.bahwa dalam rangka pelayanan publik secara prima, perlu
memperpendek rentang kendali dengan cara membentuk Unit
Pelayanan sesuai dengan geografis wilayah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 96 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;PP No 24 Tahun 2018;PP No 24 Tahun 2019;Perpres No 97 Tahun 2014;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perbup No 191 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
No 148 Tahun 2018 ;Perbup No 117 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Lokasi,Pelaksanaan,Sumber daya Manusia,Pembiayaan ,Monitoring Evaluasi dan Pengawasan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 243 Tahun 2015
PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PELAKSANAAN IZIN - USAHA MIKRO DAN KECIL
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Preslden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan lzin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014;
Perbup ini mengatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat sebagai pelaksana IUMK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 244 Tahun 2018
strategi penanggunalangan kemiskinan daerah kabupaten pasaman barat tahun 2016-2021
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 244
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur langkah-langkah kebijakan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggunalangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Pada Peraturan ini membahas mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat berfungsi:
a. sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bagi seluruh pelaku penanggunalangan kemiskinan;
b. sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
c. meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku penanggulangan kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2015
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 247 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 247, BD.2009/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Berlaku terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang Lahir sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa karena masih banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang belum melaporkan Pencatatan Kelahirannya, dan motivasi kesadaran atas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Akta Kelahiran sedang tumbuh, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu untuk diperpanjang masa berlakunya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Koordinasi Instansi terkait tanggal 19 Maret 2009 serta asas manfaat dalam hukum yang ada, maka dipandang perlu Memperpanjang Masa Berlaku Terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 Tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008.
Perpanjangan administrasi kependudukan bagi penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 265 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No. 282 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 288 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perbup merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal di daerah yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
3 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
