Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
dengan adanya perubahan besaran dana yang di alokasikan kepada Kampung melalui Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Lampung Tengah perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018
UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; PERPRES No.42 Tahun 2013; PERPRES No.83 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.11 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.15 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/NO.41, TBD 2018, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa
yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan,
wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan
dana desa, maka dipandang perlu APIP melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Pengawasan dana desa diarahkan untuk
mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana
desa, sehingga APIP harus merancang program
pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai
pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif
atau dengan kata lain APIP berfungsi sebagai early
warning system. Berdasarkan pertimbangan tersebut
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Dana Desa di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 50 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
Lampiran 11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017
tentang Desa.
Peraturan Bupati ini mengatur meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berksala desa;
c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;
d. mekanisme penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa;
e. pembiayaan;
f. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No.6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup; kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; kewenangan local berskala desa; mekanisme pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa; pembiayan; pembinaan dan pengawasan; pungutan desa; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas hulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa
berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.
Peraturan ini terdiri dari 11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOLAAN ASET DESA
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam pasal 45 PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
UU No. 27 Tahun 1595 tentang Penetapan UU Darurat No3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapan Dan Belanja Negara, PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan ini mengenai berbagai aspek penting terkait pengelolaan dan administrasi aset yang dimiliki oleh desa, dengan mencakup Penataan dan Pengelolaan Aset Desa, Investasi dan Pembukaan, Pemanfaatan Aset, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Penghapusan Aset, serta Penyelesaian Sengketa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2018.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 40 Tahun 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIKABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIKABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa untuk terjaminya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dalam rangka penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara yang bersumber dari Dana Desa, maka maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 B Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA; TERDIRI DARI II PASAL; MENGATUR DAN MERUBAH HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 B Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 4 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018:
1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga Pasal 11;
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A, sehingga Pasal 11 A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017
TIDAK ADA
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuatan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul; IV. Kewenangan Lokal Berskala Desa; V. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa; VI. Evaluasi dan Pelaporan; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a.Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Bupati Menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
1.UU No.3 Tahun 2003
2.UU No.23 Tahun 2014
3.uu No.33 Tahun 2004
4.UU No.28 Tahun 2009
5.UU No.6 Tahun 2014
6 PP No.43 Tahun 2014
7.Permendagri No. 43 Tahun 2014
8.Perda No.3 Tahun 2013
9.Perda No.8 Tahun 2018
10.Perbub No.10 Tahun 2018
Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati.Alokasi Dana Desa diPergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa,Pembangunan,Pembinaan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Ketugasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
Bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat berjalan tertib dan lancar, perlu mengatur Pelimpahan sebagian Ketugasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan penugasan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015
Materi Pokok: Jenis Pelimpahan, yaitu :
a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya; dan
c. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat