Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perbup Sambas No.7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Pungutan Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2018.
17 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permenkeu No 50/PMK.08/017; Permendes PDTT No 16 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2015; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan dan pembagian dana desa, penetapan besaran dana desa, tata cara dan tahapan penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pengelolaan, laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan dana desa, pendampingan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, penundaan penyaluran dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa TA 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa TA 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
45 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 47 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu pengaturan lebih lanjut. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak perlu disempurnakan untuk mengakomodir perbub No. 25 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan sosisal.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 6 Tahun 2014
UU no. 23 Tahun 2014
UU no. 12 Tahun 2011
PP No. 79 Tahun 2005
PP No. 47 Tahun 2016
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 112 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Kab. Lebong No. 5 Tahun 2016
Perda Kab. Lebong No. 10 tahun 2016
Perbub Lebong No. 25 Tahun 2017
Pemilihan kepala desa gelombang kedua sebanyak 13 desa dilaksanakan pada tahun 2018. Susunan panitia pemilihan kabupaten. penetapan calon kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 36 TAHUN 2015
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, LD.2018/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Pemalang No. 36 Tahun 2015 diantaranya, yaitu: Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 16, angka 18, angka 22, angka 32, angka 35 diubah, angka 24 dihapus, ditambah angka 38 sampai dengan angka 41; Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah; Diantara Bab II dan Bab III disisipi 1 (satu) bab baru yaitu Bab IIB; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan Pasal 28 diubah; Ketentuan Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 39 ayat (7) diubah; Ketentuan Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 43 ayat (3), ayat (4), ayat (5,) diubah dan ayat (6) dihapus; Ketentuan Pasal 44 dan 45 dihapus; Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah; Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 49A; Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah dst.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pemalang No. 36 Tahun 2015
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK/Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
Lampiran 20 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2018
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2018/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran yang tata cara pengalokasian dan pembagiannya untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa tata cara penyaluran Anggaran Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Sumber dan Besaran ADD; Pengalokasian ADD; Pengelolaan; Penyaluran ADD Kepada Pemerintah Desa; Penggunaan ADD; Perubahan Penggunaan ADD; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, asas, kekuasan pengelolaan keuangan desa, APBDes, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik perlu mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan penyelenggaran Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2015; Permendagri No 110 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelembagaan BPD yang terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Diatur juga mengenai Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Wewenang, Fungsi dan Tugas BPD, Larangan Anggota BPD, Panitia Pengisian BPD, Persyaratan Anggota BPD, Pengisian Keanggotaan BPD, Peresmian Anggota BPD, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Pemberhentian ANggota BPD, Pemberhentian Sementara Anggota BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Staf Administrasi, Laporan Kinerja BPD, Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab; pengelolaan keuangan desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa; berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
110 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU no. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul; IV. Kewenangan Lokal Berskala Desa; V. Penetapan Kewenangan Desa; VI. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa; VII. Pelaporan; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Pendanaan; X. ketentuan Lain-lain; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
