PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban clan
kelancaran pelaksanaan keg.iatan/ pekerjaan di
Kabupaten Karanganyar make Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Bagi Organisasi
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraruran Bupati
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 lentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan bagi Organisasi
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 1.3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemeriruah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M 2007; Peraturan Menter: Pckerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umum Nomor 7 / PRT /M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Unum Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016; Peraruran Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan bagi Organisasi
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
68 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari, diperlukan pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
PP No 42 Tahun 2004;
PP No 53 Tahun 2010;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
PP No 49 Tahun 2018;
Permendagri No 15 Tahun 2020;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas serta kehidu pan sehari-hari.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang•-undangan;
b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan bermasyarakat;
c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis; dan
d. meningkatkan citra dan kinerja profesionalitas ASN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperluhkan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah Kabupaten melawi untuk melaporkan kekayaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelola LHKPN; Sanksi; Tata Cara penjatuhan Sanksi; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni, aman, serasi, dengan harga terjangkau merupakan suatu kebutuhan utama; mendukung program Nasional Sejuta Rumah, Pemerintah Kabupaten Muna berupaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, salah satunya dengan memfasilitasi pengadaan perumahaan PNS
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.1 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2011
Status Tanah dan Peruntukan Tanah, Pelaksanaan Pembangunan Perumahan, Peruntukan Perumahan, Syarat PNS Pemohon Kepemilikan Rumah, Pengalihan Kepemilikan Tanah, Harga Tanah dan Tata Cara Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 274
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
bahhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87); 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
BAB I ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup
BAB III Maksud dan Tujuan
BAB IV Nilai-Nilai Dasar Bagi PNS
BAB V Kode Etik PNS
BAB VI Majelis Kode Etik
BAB VII Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Sanksi
BAB VIII Sanksi
BAB IX Keputusan Majelis Kode Etik
BAB X Pengendalian dan Pengawasan
BAB XI Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik
BAB XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 39 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Pohuwato No. 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas dalam dan luar Kota bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Laiinya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD/39/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggarana 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Covid-19.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tah7un 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17Tahun 2003; UU No.1Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; PERDA No.8 Tahun 2007; Perda No.8 Tahun 2016; PERDA No.13 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 berupa biaya pengambilan sampel Rapid pada layanan kesehatan (Rumah Sakit Umum, klinik, dokter praktek) dengan biaya maksimal Rp. 250.000 (Dua R atus Lima P uluh Ribu Rupiah) persampel atau biaya pengambilan sampel Swab PCR M aksim al Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilampirkan dalam dokumen SPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pedoman Pakaian Dinas,
Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diatur
dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2009
tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pakaian dinas, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, peralatan operasional dan prasarana kerja polisi pamong praja, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 Tahun 2009 tidak berlaku sebagian.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatuir tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II UPTD pada Dinas
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan an pelatihan dalam bentuk pemberian tugas belajar,pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya, yang dilakukan secara selektif, objektif, akuntabel dan transparan,bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai N egeri Sipil,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020,Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 ,
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 27 Ketentuan Peralihan Togas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 39 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/No. 780
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perbaikan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan uraian Analisis Jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan behasil guna dan untuk menentukan Formasi Jabatan, Paringkat Kabatan dan Evaluasi Jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan KBKN No.12 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup No.55 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
Terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
