RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap
program, kegiatan dan target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan asumsi prioritas pembangunan daerah tahun 2022, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 dilakukan untuk menyesuaikan adanya perubahan terkait dengan perumusan tujuan sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sehingga Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
201 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabuaten Bone Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021
Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 107);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor
107).
Pasal I
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 34 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 38 TAHUN 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 38 Tahun 2022
Klasifikasi - Arsip - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2022/ No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip. dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengelolaan arsip yang terus berkembang sehingga klasifikasi arsip sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang dtetapkan dengan Peraturam Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017.
Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi : klasifikasi arsip, kode klasifikasi arsip; dan penggunaan kode klasifikasi arsip. Arsip yang diciptakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dikelompokan ke dalam klasifikasi arsip berdasarkan : fungsi dan/atau urusan, kegiatan; dan transaksi. Pengelompokan arsip berdasarkan klasifikasi arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; Pepres Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN. BAB V PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
V Bab, 9 Pasal (8 Hlm.) dan 590 Hlm. Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; DAN Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini berisi Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemilihan Kepala Desa; Bab III Pelaksanaan; Bab V Pemungutan Suara Pada Masa Bencana Nonalam Corona Virus;Bab VI Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; Bab VII Ketentuan Lain-lain; dan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya,
kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam
bentuk pemberian tugas belajar berdasarkan Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil
Melalui Jalur Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan
Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan
Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ketentuan pemberian tugas belajar; keterangan belajar; pemberian surat keterangan pemberian ijazah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Belajar,
Izin Belajar Penugasan Khusus, Keterangan Belajar, Surat Keterangan
Memiliki Ijazah dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Dan Perizinan Di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa standar operasional prosedur perizinan berusaha di Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yang berperan memberikan bantuan pendampingan kepada masyarakat sebagai pemohon untuk mendapatkan perizinan berdasarkan kewenangannya perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah selain pelayanan informasi dalam sistem OSS Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasinya paling sedikit memuat standar pelayanan berusaha di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021;PP No. 6 Tahun 2021;PP No. 16 Tahun 2021;PP No. 21 Tahun 2021;PP No. 22 Tahun 2021;Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 30 Tahun 2021; Kemenhub No. 65 Tahun 1993; Kemenhub No. 66 Tahun 1993; Kemenhub No. 22/HK.105/DRJD/96; Permenhub No. 13 Tahun 2014; Permenhub No. 34 Tahun 2014; Permenhub No. 96 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bab III Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan
penilaian Risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman
Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengeloia
Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan PenyelenggaraanKeuangan Daerah
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Ini mengatur mengenai Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; meliputi: ketentuan umum; ketentuan umum; pengelolaan risiko; pengembangan budaya sadar risiko; penbentukan struktur pengelolaan risiko; sistem informasi pengelolaan risiko; anggaran pengelolaan risiko; penyelenggaraan proses pengelolaan risiko; penilaian risiko; informasi dan komunikasi; penatauan; pelaporan dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
jumlah 46 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
