Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 75 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERWALI Kota Depok No. 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada
veteran yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan, rnaka Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu
memberikan santunan kematian kepada ahli waris veteran yang mengalami
musibah meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab
kematian lainnya;
b. bahwa wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Denpasar terhadap anggota
veteran yang meninggal dunia tersebut, maka perlu memberikan santunan
kematian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian
Santunan Kematian Bagi Veteran Di Kota Denpasar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nornor 32 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 23 Tahun2006
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002
Pasal 1 Memberikan santunan kematian bagi salah satu ahli wans veteran di Kata Denpasar.
Santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat ( 1)
Pasal 6 Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014
PERWALI Kota Semarang No. 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Mengubah
Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan
kondisi aaat, ini dan sehubungan dengan adanya
perubahan beberapa ketentuan tentang Perjalanan
Dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Walikola Semarang Nomor Tahun 2014 Tentang
Perjalanan Dinas Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai
Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas
Walikola/Wakil Walikota, Pimpinan Dan Anggola Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai
Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; UU No 8 Tahun 1974; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU no 27 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 37 Tahun 2012; Permenkeu No 72/PMK.02/2013; Pergub no 17 Tahun 2013; Perwal Semarang No 24 Tahun 2013; Perwal Semarang No 1 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada angka 17 dan angka 18 Pasal 1, ayut (1) dan Ayat (2) Pasal 5, Pasal 6, ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 7, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, Pasal 10,ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12, ayat (2) Pasal 14, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16, ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19, ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 diubah.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 8 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (9), Pasal 34 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 31 Tahun 1995, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 5 Tahun 2007, PERDA No. 6 Tahun 2008, PERDA No. 3 Tahun 2013, Peraturan Walikota No. 7 Tahun 2009,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi, Pemanfaatan, Syarat dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2014.
11 halaman dan Penjelasan 2 (dua) Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
ABSTRAK:
Perlu Ditetapkan Dalam Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERDA No. 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014; PERDA No. 40 Tahun 2013.
Peraturan Walikota Samarinda Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa daJam rangka melaksanakan Program Raskin yang sesuai dengan ketentuan, maka dipandang perlu untuk membuat petunjuk
Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014: bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, menetapkan Petunjuk Teknis Raskin Kota Pekalongan Tahun 2014 dengan Peraturan Walikota;
Walikota;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang No. 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014.
38 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
