PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.842 peraturan dalam 0,06 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Tanjungpinang No. 48 Tahun 2019 tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
  2. PERWALI Kota Tanjungpinang No. 13 Tahun 2015 tentang URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016
  2. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Tanjungpinang No. 12 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 44 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Batam No. 40 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Tanjungpinang No. 10 Tahun 2021 tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 43 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Batam No. 13 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 42 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Batam No. 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  2. PERWALI Kota Batam No. 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 41 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERWALI Kota Batam No. 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 41 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan