Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati/tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan eraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2012
BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH - STANDARDISASI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2012/No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Dan Biaya Pemeliharaan Serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk penyusunan biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013, perlu memberikan pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/ jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; eraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012; Peraturan Bupati Rem bang Nomor 49 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Fungsi Standardisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; bahwa untuk tata cara pedoman penggunaan dana pembanguan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup No 18 Tahun 2012; Perbup Temanggung No 112 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengalokasian dan penggunaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 83 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak ke Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk penyesuaian Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak Ke Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Monggolito dan Desa Sidumolyo Kecamatan Boliyohuto.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979 ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 83 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2018, yaitu mengubah ketentuan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini merubah Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 83 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa TA 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang ada di lapangan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 16 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKEU NO. 113/PMK.05/2012
Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 41
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 566
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka perlu diadakan pergeseran anggaran untuk kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, pergesaran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peratuaran Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. PP No. 12 Tahun 2019;
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
5. Permendagri No. 33 Tahun 2019;
6. Permendagri No. 20 Tahun 2020;
7. SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020;
8. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 9 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 27 Tahun 2020
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGGKA PENANGGULANNGAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBAWA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, LD Kabupaten Subawa tahun 2020 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Ranggka Penanggulanngan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBAWA, terdiri dari XI BAB dan 15 Pasal, dengan rincian BAB Sebagi berikut:
- BAB I Ketentuan Umum;
- BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- BAB III Kriteria;
- BAB IV Penganggaran;
- BAB V Penggunaan;
- BAB VI Pelaksanaan;
- BAB VII Penyataa Keadaan darurat;
- BAB VIII Pengajuan Pencairan Belanja Tak Terduga;
- BAB IX Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
- BAB X Pengawasan
- BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Tidak ada
Tidak Ada
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 27 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk: menyesuaikan kriteria persyaratan perjalanan dinas dimasa pandemi, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. perubahan mengenai ketetuan perjalanan dinas;
2. perubahan mengenai komponen biaya perjalanan dinas; dan
3. tingkat/penggolongan biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tantang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
