Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Smart City Kab. Solok Tahun 2019-2029
ABSTRAK:
bahwa pengembangan Smart City harus dilakukan melalui perencanaan strategis yang komprehensif dilaksanakan secara terintegrasi terhadap aspek kelembagaan, sdm dan teknologi dalam suatu rencana induk smart city
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 7 tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, Perpres No. 95 Tahun 2018, Inpres No. 6 Tahun 2001, Inpres No. 3 Tahun 2003, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Induk Smart City
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Perusahaan Pers
ABSTRAK:
a. bahwa Perusahaan Pers mempunyai peranan penting sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian informasi perlu dilakukan kerjasan dengan Perusahaan Pers;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerjasama dengan Perusahaan Pers;
UU No 9 Th 1956, UU No 40 Th 1999, UU No 32 Th 2002, UU No 14 Th 2008, UU No 11 Th 2008, UU No 23 Th 2014, PP No 17 Th 1980, PP No 61 Th 2010, Permendagri No 22 Th 2020, Perda Kota Padang No 6 Th 2016
Sistematika Peraturan ini sebagai berikut:
Ketentuan Umum
Persyaratan
Verifikasi
Kerjasama Media
Evaluasi
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2021/ No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah
serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan
pendapatan daerah telah diterapkan mekanisme ataupun
prosedur pengelolaan pajak daerah melalui sistem informasi
pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pajak Daerah;
b. bahwa dalam rangka peningkatan ketaatan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pajak Daerah perlu diubah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 28 tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 91 Tahun 2010; Peda Kab Magelang No 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Magelang No 2 Tahun 2018; Perbup Magelang No 44 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 11 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup No 8 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2021.
1. Ketentuan Pasal 14 diubah; 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus; 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus; 3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal
15B, dan Pasal 15C;
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 44 Tahun 2019
PENGELOLAAN - JARINGAN - DOKUMENTASI - DAN - INFORMASI - HUKUM - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2019/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan Dan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan institusi lainnya Dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 33 Tahun 2013; Permen Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2013; Permendagri RI No. 2 Tahun 2014; Pergub Jabar No. 69 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Organisasi Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
11 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat terhadap kebutuhan
dokumentasi dan informasi hukum secara
lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat
melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum yang tertata dan terselenggara
dengan baik, maka Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan
kembali dan untuk kepastian hukum dalam
perubahan Peraturan Wali Kota Sukabumi
sebagaimana dimaksud, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Sukabumi. Terdiri atas 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya percepatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, diperlukan penyusunan pedoman dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi publik untuk masyarakat;
b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
35 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diperlukan perubahan sesuai dengan perkembangan saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan prinsip, pembentukan badan publik, informasi publik, kewajiban dan hak badan publik, PPID, informasi yang dikecualikan, standar pelayanan informasi, penyampaian informasi publik, laporan dan evaluasi, keberatan dan penyelengaraan sengketa dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 45 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
